Ada bisnis sertifikasi yang terganggu dengan adanya SLVK.Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kehutanan mensinyalir masih adanya kampanye hitam terhadap Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sebagai sistem yang dikembangkan bersama para pihak di Tanah Air.
"Ada bisnis sertifikasi yang terganggu dengan adanya SVLK. Jadi banyak yang menjelek-jelekan SVLK dan perusahaan yang telah memperoleh sertifikat berdasarkan sistem tersebut," kata Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Dwi Sudharto, di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan, SVLK diterapkan secara transparan dan akuntabel yang melibatkan unsur masyarakat sipil sebagai pemantau. Sistem tersebut, tambahnya, juga memiliki indikator penilaian yang lebih tinggi dibandingkan sistem yang dikembangkan lembaga sertifikasi sukarela.
"Jadi legalitas produk yang memiliki sertifikat SVLK terjamin. Pembeli tidak perlu ragu," kata dia.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo menyayangkan masih adanya kampanye hitam yang dilakukan lewat sejumlah LSM terhadap Indonesia dan produk unggulan Indonesia, termasuk pulp dan kertas.
"Itu dilakukan karena ada ketakutan dari negara tertentu sebab khawatir kalah bersaing dengan produk Indonesia," katanya.
Untuk mencegah LSM asing terus melakukan intervensi yang merugikan, saat ini DPR sedang menggodok rancangan undang- undang (RUU) LSM.
Dalam ketentuan tersebut, kata Firman, akan diatur sanksi bagi LSM yang melanggar kedaulatan bangsa.
(S025/Z002)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2012
