Jakarta (ANTARA News) - Bantuan dan penanganan medis terhadap korban gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah (Jateng) akan ditangani oleh tim medis dalam negeri, termasuk dari tim kesehatan Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Kemungkinan bantuan dan penanganan medis bagi korban gempa akan dilakukan tim dari dalam negeri, termasuk dari TNI," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Muda TNI Sunarto Sjoekronoputra, di Jakarta, Minggu. Pada pekan mendatang, tim medis dalam negeri, termasuk dari TNI, sudah dianggap mampu untuk menangani korban gempa berkekuatan 5,9 Skala Richter (SR) tersebut. "Sehingga, bantuan medis dari mancanegara dirasakan tidak diperlukan lagi. Meski begitu, kita akan tetap terbuka terhadap bantuan lain dari negara-negara sahabat," ujarnya. Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengemukakan penanganan pasca bencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jateng sebaiknya dilakukan sepenuhnya oleh otoritas dalam negeri. "Sedangkan pihak asing hanya bersifat mendukung, jika masih ada kekurangan. Dengan begitu, tidak terjadi penumpukan bantuan atau tumpang tindih di lapangan. Ini perlu penertiban," katanya. Pada kesempatan yang sama, Kapuspen TNI menegaskan kembali, bahwa TNI keberatan jika dituding lamban dalam penanganan bencana di Yogyakarta dan Jateng. "Tidak benar jika kami lamban, karena beberapa saat setelah kejadian, seluruh satuan yang diperlukan diterjunkan langsung ke lapangan," kata Sunarto. Ia mengatakan guna mempercepat penanganan korban sejak 27 Mei 2006, Mabes TNI telah menerjunkan 6.418 personel yang tergabung dalam satuan tugas bantuan kemanusiaan di bawah komando Kodam IV/Diponegoro. Tidak itu saja, TNI juga melibatkan 1.245 taruna Akademi Militer, perwira siswa prajurit karier TNI 200 orang, termasuk di dalamnya 66 orang dokter dan paramedis. Sedangkan TNI Angkatan Udara (AU) telah mengangkut 1.161 personel dan 301,7 ton barang bantuan seperti bahan makanan, obat-obatan, alat kesehatan, mobil ambulans, tenda lapangan, kantong mayat, dan lain sebagainya. "Dari kecepatan waktu dan jumlah sebaran personel TNI yang digelar sejak kesempatan pertama terjadi bencana, tidak benar jika TNI dianggap lamban," ujar Sunarto menegaskan. (*)

Copyright © ANTARA 2006