Ketua Umum Jaring Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Maret Samuel Sueken menegaskan pihaknya tidak akan ikut terseret dalam mendukung salah satu bakal calon presiden (capres) dalam Pemilu 2024.
"Seluruh warga JPKP, baik di dalam maupun luar negeri, fokus mengawal program kerja (Presiden) Jokowi sampai berakhirnya masa jabatan sebagai presiden di tahun 2024," kata Maret dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia menilai sampai hari ini belum ada seorang pun dari bakal capres usungan beberapa partai politik yang dapat menyamai prestasi dan keteladanan Presiden Joko Widodo selama hampir 10 tahun menjabat.
"Sosok Jokowi belum tergantikan oleh siapa pun," tambahnya.
Baca juga: Megawati kantongi 10 nama untuk berpasangan dengan Ganjar
Oleh karena itu, Maret akan terus memantau perkembangan terkait capres untuk Pemilu 2024 dengan penuh kehati-hatian. Ia juga tidak akan ceroboh dan secara serampangan menambatkan pilihan hatinya kepada salah satu capres.
Dia mengaku JPKP tidak akan menambatkan pilihan hatinya kepada bakal capres yang sombong dan tidak dekat dengan rakyat.
JPKP juga tidak akan menambatkan hatinya kepada bakal capres yang tidak berpendirian dengan kemampuan sendiri, apalagi tidak mampu mengambil keputusan strategis, cepat dan tepat, serta selalu bergantung kepada pihak lain.
"Capres harus terbebas dari isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Harus memiliki rasa cinta Tanah Air dan rela berkorban untuk rakyat dan bangsanya," tuturnya.
Maret juga menambahkan sosok bakal capres yang akan memimpin Indonesia harus setia kepada NKRI dan Pancasila. Bagi JPKP, bakal capres yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut sangat berbahaya karena tidak bisa mengambil kebijakan dan terbelenggu oleh kepentingan pihak tertentu.
Baca juga: Survei Poltracking sebut Prabowo pimpin elektabilitas capres 2024
JPKP akan menambatkan hatinya kepada bakal capres yang memiliki rasa hormat dan patuh pada Presiden Jokowi sebagai pemimpin bangsa. Di mata JPKP, Jokowi merupakan tokoh yang dicintai rakyat karena peduli kepada semua elemen bangsa tanpa terbelenggu oleh siapa pun.
Maret mengatakan Jokowi bekerja tanpa beban, bekerja tanpa kepentingan dan hasrat pribadi, serta rela berkorban; sehingga dapat mengambil sikap dan tindakan sesuai kebutuhan, cepat, tepat, dan terukur.
Alasan lain JPKP belum menentukan sikap adalah karena bakal capres dan cawapres saat ini belum jelas. JPKP akan menambatkan pilihan hatinya ketika pasangan capres dan cawapres sudah ditetapkan.
"Tentu pilihan akan jatuh kepada pasangan yang terbebas dari KKN, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan tegak lurus kepada Jokowi sebagai penerus pembangunan yang sudah dilakukan," kata Maret.
Atas alasan tersebut, dia pun meminta seluruh anggota JPKP, mulai dari DPP, DPW, DPD, DPC, DPAC, dan DPLN, agar tetap satu komando dan tidak terpengaruh hiruk pikuk pencalonan bakal capres dan cawapres, serta berfokus pada Presiden Jokowi dalam menyelesaikan tugasnya.
"JPKP akan menentukan sikapnya hanya apabila ada perintah resmi dari Jokowi, karena JPKP yakin bahwa Jokowi tidak akan salah pilih sesuai kriteria di atas," ujarnya.
Baca juga: Gus Yaqut tegaskan tak akan maju menjadi cawapres
Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: SMRC catat elektabilitas Ganjar naik pascapenetapan capres PDIP
"Seluruh warga JPKP, baik di dalam maupun luar negeri, fokus mengawal program kerja (Presiden) Jokowi sampai berakhirnya masa jabatan sebagai presiden di tahun 2024," kata Maret dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia menilai sampai hari ini belum ada seorang pun dari bakal capres usungan beberapa partai politik yang dapat menyamai prestasi dan keteladanan Presiden Joko Widodo selama hampir 10 tahun menjabat.
"Sosok Jokowi belum tergantikan oleh siapa pun," tambahnya.
Baca juga: Megawati kantongi 10 nama untuk berpasangan dengan Ganjar
Oleh karena itu, Maret akan terus memantau perkembangan terkait capres untuk Pemilu 2024 dengan penuh kehati-hatian. Ia juga tidak akan ceroboh dan secara serampangan menambatkan pilihan hatinya kepada salah satu capres.
Dia mengaku JPKP tidak akan menambatkan pilihan hatinya kepada bakal capres yang sombong dan tidak dekat dengan rakyat.
JPKP juga tidak akan menambatkan hatinya kepada bakal capres yang tidak berpendirian dengan kemampuan sendiri, apalagi tidak mampu mengambil keputusan strategis, cepat dan tepat, serta selalu bergantung kepada pihak lain.
"Capres harus terbebas dari isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Harus memiliki rasa cinta Tanah Air dan rela berkorban untuk rakyat dan bangsanya," tuturnya.
Maret juga menambahkan sosok bakal capres yang akan memimpin Indonesia harus setia kepada NKRI dan Pancasila. Bagi JPKP, bakal capres yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut sangat berbahaya karena tidak bisa mengambil kebijakan dan terbelenggu oleh kepentingan pihak tertentu.
Baca juga: Survei Poltracking sebut Prabowo pimpin elektabilitas capres 2024
JPKP akan menambatkan hatinya kepada bakal capres yang memiliki rasa hormat dan patuh pada Presiden Jokowi sebagai pemimpin bangsa. Di mata JPKP, Jokowi merupakan tokoh yang dicintai rakyat karena peduli kepada semua elemen bangsa tanpa terbelenggu oleh siapa pun.
Maret mengatakan Jokowi bekerja tanpa beban, bekerja tanpa kepentingan dan hasrat pribadi, serta rela berkorban; sehingga dapat mengambil sikap dan tindakan sesuai kebutuhan, cepat, tepat, dan terukur.
Alasan lain JPKP belum menentukan sikap adalah karena bakal capres dan cawapres saat ini belum jelas. JPKP akan menambatkan pilihan hatinya ketika pasangan capres dan cawapres sudah ditetapkan.
"Tentu pilihan akan jatuh kepada pasangan yang terbebas dari KKN, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan tegak lurus kepada Jokowi sebagai penerus pembangunan yang sudah dilakukan," kata Maret.
Atas alasan tersebut, dia pun meminta seluruh anggota JPKP, mulai dari DPP, DPW, DPD, DPC, DPAC, dan DPLN, agar tetap satu komando dan tidak terpengaruh hiruk pikuk pencalonan bakal capres dan cawapres, serta berfokus pada Presiden Jokowi dalam menyelesaikan tugasnya.
"JPKP akan menentukan sikapnya hanya apabila ada perintah resmi dari Jokowi, karena JPKP yakin bahwa Jokowi tidak akan salah pilih sesuai kriteria di atas," ujarnya.
Baca juga: Gus Yaqut tegaskan tak akan maju menjadi cawapres
Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: SMRC catat elektabilitas Ganjar naik pascapenetapan capres PDIP
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
