Peran aktif dan sumbangsih kontribusi KDEKS Bengkulu saya minta difokuskan untuk mendukung pengembangan dan penguatan program-program KNEKS sesuai dengan potensi kearifan lokalJakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta peran aktif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Bengkulu untuk mengembangkan program yang menggali potensi kearifan lokal.
"Peran aktif dan sumbangsih kontribusi KDEKS Bengkulu saya minta difokuskan untuk mendukung pengembangan dan penguatan program-program KNEKS sesuai dengan potensi kearifan lokal," kata Wapres Ma'ruf Amin di Balai Raya Semarak, Kota Bengkulu, Rabu.
KDEKS adalah perpanjangan tangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai tim yang bertugas untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia. Wapres Ma'ruf Amin bertugas sebagai Wakil Ketua sekaligus Ketua Harian KNEKS.
Hingga saat ini sudah ada 13 KDEKS yang terbentuk di 13 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan dan Gorontalo. KDEKS Bengkulu adalah KDEKS ke-14 yang diresmikan pembentukannya.
"Dalam bidang industri produk halal, KDEKS Bengkulu dan pemangku kepentingan lainnya agar mendorong pengembangan ekosistem industri kesehatan syariah, percepatan sertifikasi halal bagi UMKM," tambah Wapres.
Wapres juga meminta agar KDEKS Bengkulu dapat memperbanyak penerbitan sertifikasi halal bagi rumah potong hewan, termasuk pengembangan sentra industri kecil dan menengah halal, pariwisata ramah muslim dan lainnya.
"Sertifikasi halal UMKM agar diakselerasi untuk menaikkan daya saing produk-produknya hingga mampu menembus pasar halal global," ungkap Wapres.
Menurut Wapres, pada bidang jasa keuangan syariah, data Bank Indonesia menunjukkan pangsa pasar perbankan syariah pada triwulan IV-2022 berada di kisaran 7,93 persen.
"Tren kinerja perbankan syariah di Provinsi Bengkulu beberapa tahun terakhir juga cenderung meningkat.
Saya minta KDEKS Bengkulu terus menggali potensi daerah di sektor ini, seraya terus mendorong kemudahan akses masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah," tambah Wapres.
Selain itu, Wapres mengatakan, perlu didorong pemanfaatan alternatif pembiayaan syariah untuk pembangunan di provinsi Bengkulu, seperti penerbitan Sukuk Daerah, maupun Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah.
"KDEKS Bengkulu juga dapat mendorong pengembangan digitalisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, serta Institusi Keuangan Mikro Syariah berbasis masjid, pesantren, dan lainnya," ungkap Wapres.
Upaya-upaya tersebut penting untuk dilakukan karena saat ini negara dengan mayoritas penduduk non-muslim pun menggalakkan kontribusinya pada ekspor pangan halal dunia.
"Untuk itu, industri halal dan keuangan syariah yang mewakili dua sektor potensial di Indonesia, perlu dikembangkan secara lebih optimal.
Saya meyakini banyak sektor ekonomi dan keuangan syariah yang masih membutuhkan perhatian dan perbaikan tata kelola secara terintegrasi dan menyeluruh," tambah Wapres.
Dengan terbentuknya KDEKS di Bengkulu, Wapres berharap dapat menjadi motor penggerak dan dirigen untuk percepatan implementasi program-program, serta penyelaras gerak segenap pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah di pusat dan daerah.
Dalam struktur organisasi KDEKS provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjabat sebagai Ketua KDEKS sedangkan Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah Syahili Sibarani menjadi Wakil Ketua sekaligus Ketua Harian KDEKS.
"Kita pernah melakukan survei kecil-kecilan di daerah, ternyata sambutan serta harapan masyarakat Bengkulu khususnya terhadap implementasi dari konsep ekonomi syariah itu sangat tinggi, bahkan di atas 90 persen dalam produk keuangan syariah. Saya kira itu menjadi sebuah agenda besar," kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di lokasi yang sama.
Menurut Rohidin, konsep ekonomi syariah bukan hanya untuk orang Islam saja tapi dapat diterapkan kepada non-Muslim.
"Untuk memberikan warna kepada dunia khususnya Indonesia dan Bengkulu. Kita berdialog lintas agama, antarumat beragama. Maka dengan saudara yang dilantik, kita tidak hanya berpikir transaksi keuangan perbankan tetapi lebih dari itu, menyiapkan produk halal dari semua jenis produk yang beredar di masyarakat akan berdampak pada kesehatan masyarakat lahiriah dan batiniah," tambah Rohidin.
Baca juga: Wapres minta organisasi syariah pacu munculnya pengusaha muslim daerah
Baca juga: Pemerintah akan bentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
