Wakil Ketua MPR: Data kependudukan terintegrasi harus diwujudkan

Jakarta (ANTARA) -

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat mengatakan data kependudukan yang terintegrasi harus segera diwujudkan untuk mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing.

"Upaya pemerintah membangun sistem kependudukan yang terintegrasi harus segera diwujudkan untuk mewujudkan proses pembangunan nasional yang lebih baik," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Kamis.

Sistem kependudukan yang terintegrasi tersebut diharapkan mampu memberi manfaat pada proses pembangunan di sejumlah sektor. Terlebih, kata dia, di era globalisasi yang sarat perubahan saat ini menuntut proses pembangunan yang tepat sasaran.

"Terintegrasinya data kependudukan memiliki nilai strategis sebagai informasi dasar yang dibutuhkan dalam proses pembangunan di sejumlah bidang, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan gizi masyarakat, dan pembangunan SDM nasional melalui peningkatan partisipasi pendidikan bagi setiap anak bangsa," kata dia.

Baca juga: Waka MPR: Pertumbuhan desa wisata bangkitkan pariwisata nasional
Baca juga: Waka MPR dorong pelestarian bahasa daerah demi ketahanan budaya

Karena itu, Lestari mendorong semua pihak berperan aktif agar proses registrasi data kependudukan yang terintegrasi dapat segera diwujudkan.

Dia berharap proses pembangunan di sektor-sektor dasar, seperti peningkatan kualitas SDM nasional, pengentasan, kemiskinan, dan perbaikan status gizi masyarakat dapat diakselerasi dengan baik.

"Semua itu agar proses pembangunan SDM nasional yang menyasar peningkatan daya saing setiap anak bangsa dapat segera terwujud," katanya.

Lestari mengatakan tahun ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan 50 juta penduduk Indonesia sudah teregistrasi dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital.

KTP Digital tersebut bisa diakses melalui aplikasi yang terhubung di ponsel pemiliknya. Selain itu, aplikasi tersebut direncanakan akan terintegrasi dengan sistem layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, layanan bantuan sosial pemerintah, layanan Kartu Indonesia Pintar, hingga keperluan "check in" di bandara, dan stasiun kereta api.