Semua masyarakat yang butuh SKCK harus diberlakukan sama tidak boleh mentang-mentang tokoh publik, tokok politik yang bersangkutan bisa memotong antrean dan mempercepat prosesnyaPalembang, Sumatera Selatan (ANTARA) - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) mengimbau pihak kepolisian daerah setempat untuk memperketat pengawasan terhadap pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk memitigasi jangan sampai terjadi transaksi pungutan liar.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel M Adrian Agustiansyah saat dikonfirmasi di Palembang, Jumat, mengatakan hal tersebut penting sebab transaksi pungutan liar dalam pelayanan penerbitan SKCK sangat mungkin terjadi yang dilakukan oknum petugas.
Apa lagi, kata dia, saat ini jumlah permintaan penerbitan SKCK mengalami peningkatan yang salah satunya dibutuhkan oleh para bakal calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif tahun 2024.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari petugas SPKT Polda Sumsel dalam waktu sepekan terakhir jumlah permohonan SKCK sebagai syarat untuk mendaftar bakal calon peserta Pemilu legislatif meningkat 10 persen atau mencapai 50-80 orang lebih per harinya.
Para bakal calon peserta Pemilu itu harus menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran kepada kepanitiaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 14 Mei 2023.
Baca juga: Ombudsman Sumsel terima 128 pengaduan masyarakat
"Kepada pimpinan kepolisian kami minta dapat mengawasi petugas jangan sampai ada cela pungli karena tinggi permintaan. Sebagai pelayan publik menjalani semua sesuai mekanisme yang ditetapkan. Misal iuran hanya Rp30 ribu tidak ada yang lain, dan jangan diperlambat prosesnya 1-2 jam harus segera selesai," kata dia.
Ia menambahkan petugas kepolisian juga diharapkan bersikap arif dan bijaksana tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap para pemohon SKCK.
Sebab, diketahui beberapa tokoh masyarakat dan tokoh politik Sumsel yang melakukan pembuatan SKCK tersebut antara lain seperti Wali Kota Palembang Harnojoyo, Ketua DPC Partai Gerindra Palembang Prima Salam, Ketua Partai Hanura Sumsel Ahmad Al-Azhar dan anak Wakil Gubernur Sumsel AW Noviadi.
"Semua masyarakat yang butuh SKCK harus diberlakukan sama tidak boleh mentang-mentang tokoh publik, tokok politik yang bersangkutan bisa memotong antrean dan mempercepat prosesnya," kata dia.
Menurutnya, Ombudsman Sumsel juga melakukan pengawasan secara mandiri untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, bila masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran atau proses diskriminasi sebagaimana dimaksud dapat melaporkannya ke Ombudsman Sumsel dan akan segera ditindak lanjut.
Baca juga: Ombudsman Sumsel ingatkan petugas posko penyekat tidak lakukan pungli
Baca juga: Ombudsman Sumsel buka posko pengaduan kinerja Bawaslu
Pewarta: Muhammad Riezko Bima Elko
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023
