Reformasi birokrasi ini kami arahkan pada peningkatan kapasitas seluruh pejabat dan staf, mulai di lingkup Setda Kabupaten, SKPD, hingga lingkup kelurahan dan desa,"
Kendari (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tahun 2013 melakukan percepatan reformasi birokrasi pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga kelurahan dan desa.

"Reformasi birokrasi ini kami arahkan pada peningkatan kapasitas seluruh pejabat dan staf, mulai di lingkup Setda Kabupaten, SKPD, hingga lingkup kelurahan dan desa," kata Bupati Wakatobi, Hugua saat dihubungi dari Wangiwangi, Sabtu.

Menurut dia, setiap pejabat dan staf, akan dilatih bagaimana melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara terukur, akuntable dan transpran sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemirintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam pelatihan pejabat dan seluruh staf tersebut kata dia, Pemerintah Kabupaten Wakatobi akan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga berkompoten seperti JICA.

"Materi penting yang harus ditanamkan kepada para pejabat dan seluruh staf dalam pelatihan adalah tata nilai hukum-hukum negara yang diselaraskan dengan tata nilai budaya lokal Wakatobi," katanya.

Artinya ujar Hugua seluruh aparat pemerintah sebagai penyelenggara negara di Wakatobi, harus memahami nilai-nilai tradisi budaya masyarakat, sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahan dan penyalanan kepada masyarakat, selalu merujuk pada nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

"Di dalam tananan masyarakat Wakatobi, sangat kental dengan istilah potulu-tulungi atau pomoriaso ako atau tolong menolong atau saling menyayangi," katanya.

Nah, tata nilai budaya itu ujarnya, harus mendarahdaging di kalangan aparat birokrasi pemerintahan, sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahan, terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu dengan rasa kasih sayang, bukan kebencian.

"Penyelenggara pemerintahan yang memperlakukan masyarakat dengan penuh kasih sayang, selalu tercipta kedamaian dan keharmonisan. Tata nilai ini, yang harus diadopsi para aparat birokrasi pemerintahan di Wakatobi," katanya.
(S032/M019)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013