Menurut Mukri Friatna, Koordinator Desk Disaster Walhi Nasional dalam penjelasan tertulis diterima ANTARA di Bandarlampung, Minggu, sepanjang tahun 2012, pihaknya mencatat terjadi 503 kali banjir dan longsor yang memakan korban jiwa sebanyak 140 orang meninggal dari 54 lokasi dan 22 kabupaten/kota se-Indonesia.
Urutan tertinggi bencana banjir itu ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dan Maluku, kata dia.
Pada awal tahun 2013 ini, menurut Mukri, banjir dan longsor masih terus terjadi melanda 55 kabupaten dan kota yang telah memakan korban sebanyak 22 orang meninggal dari enam kabupaten.
Khusus di wilayah Kabupaten Serang, Banten, banjir sejak tanggal 7 Januari dan puncaknya terjadi pada tanggal 8 Januari telah melanda 14 kecamatan dari total 28 kecamatan se-Kabupaten Serang.
Sedangkan banjir terparah melanda wilayah Serang bagian timur.
Berdasarkan hasil penelusuran Walhi bersama Mahasiswa Pencinta Alam Arkadia UIN, Mapala Universitas Pancasila, WHF, dan lainnya, dalam bencana banjir ini dijumpai terdapat lokasi-lokasi yang masih belum tersentuh layanan baik bantuan berupa tenda maupun logistik, seperti di Desa Ragas Masigit, Kecamatan Carenang.
Satu-satunya bantuan hanya berupa satu unit terpal dari camat setempat saat terjadi puncak banjir.
Di desa ini terdapat 320 rumah dan ratusan hektare sawah dengan usia padinya dua bulan ikut terendam banjir.
Sedangkan di Desa Cakung, Kecamatan Binuang hingga Sabtu (12/1) petang, air masih menggenangi rumah setinggi 30-40 cm.
Di desa ini belum tersentuh sama sekali bantuan, baik logistik maupun tenda, ujar Mukri pula.
Saat hujan kemarin petang, warga setempat berinisiatif membangun tenda-tenda darurat di pinggir jalan dengan menggunakan terpal seadaanya.
Dalam bencana banjir ini yang sangat memprihatinkan adalah adanya korban banjir dari kaum perempuan dan anak-anak.
Mereka harus beristirahat di dalam tenda darurat tanpa ketersediaan makanan, selimut dan air bersih.
Kondisi itu terjadi di Desa Wali Kukun, Kecamatan Carenang.
Kondisi yang berbeda terjadi di perbatasan wilayah Kabupaten Serang dan Tangerang.
Walhi menyatakan, di Tangerang, korban banjir sudah banyak disambangi oleh para pihak mulai dari institusi pemerintah hingga partai politik.
Guna memastikan salah satu penyebab banjir, Walhi bersama tim telah menelusuri daerah perbatasan antara Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
Berdasarkan penelusuran tersebut, menurut Mukri, tim itu telah mendapati bahwa sepanjang jalan raya Lebak Wangi wilayah Rumpin hingga Kecamatan Parung Panjang yang baru dua tahun dibeton oleh pemerintah, 90 persen dalam keadaan rusak parah.
Penyebabnya adalah adanya aktivitas dump truck setiap hari yang memuat material pasir dan batu.
Tim juga mendapati sungai-sungai di wilayah setempat terus ditambang tanpa henti untuk diambil pasir dan batunya.
Ditemukan pula perbukitan yang berbatasan dengan areal perkebunan sawit telah diokupasi menjadi bahan tambang, dan kawasan dataran tinggi tersebut telah beralihfungsi dari kawasan hutan menjadi areal perkebunan kelapa sawit.
Sejumlah anak sungai yang telah dirusak tersebut, menurut Mukri, memang tidak serta merta airnya langsung mengalir ke wilayah Serang, namun menyatu terlebih dahulu dengan sungai yang mengalir dari wilayah Lebak dan baru memasuki bendungan Ciujung.
Namun demikian, Walhi memastikan bahwa kerusakan di wilayah Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kabuten Lebak akibat penambangan tersebut, telah berkontribusi besar terhadap terjadi banjir yang melanda wilayah Kabupaten Serang hingga melumpuhkan jalan tol Jakarta-Merak.
Guna mengantisipasi, dan bahkan mencegah terjadi banjir pada waktu yang berbeda, maka Walhi mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menghentikan penambangan sungai dan perbukitan di wilayah setempat.
Demikian pula penggunaan jalan raya Lebak Wangi untuk dihentikan pengunaannya bagi kendaraan prusahaan pengangkut material tambang.
Saat ini kendaraan umum enggan melalui jalan tersebut karena kerusakannya yang parah.
Begitupula terhadap alih fungsi kawasan di sana, Walhi mendesak agar dihentikan penerbitan izin-izin baru dan mencabut izin perusahaan yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan banjir tersebut.
"Kepada Pemerintah Kabupaten Serang, kami mendesak agar segera mengerahkan sumber dayanya untuk merespon korban banjir, di antaranya dengan memberikan kebutuhan pokok bagi korban khususnya kaum perempuan dan anak-anak, termasuk menyiapkan penampungan sementara hingga kondisi rumah para korban benar-benar bisa digunakan," ujar Mukri Friatna lagi. (B014/Z002)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
