Sekretaris Apkasindo Aceh Fadhli Ali di Banda Aceh, Rabu, mengatakan atas dasar itu maka pihaknya meminta agar Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk memperketat pengawasan terhadap PKS yang membeli kepala sawit dengan harga rendah dari petani.
“Memang secara umum itu hampir selalu, harga pembelian TBS oleh PKS di bawah harga penetapan,” kata Fadhli.
Harga TBS saat ini yang ditetapkan Distanbun Aceh yakni kelapa sawit berusia 10-20 tahun sebesar Rp2.527 per kilogram untuk wilayah barat selatan Aceh, dan Rp2.569 per kilogram untuk wilayah timur Aceh.
Pada Kamis (11/5) besok, Distanbun Aceh juga akan menetapkan harga baru yang berlaku untuk beberapa pekan ke depan.
Namun kondisi di lapangan, kata Fadhli, realisasi dari penetapan harga itu tidak efektif. Buktinya masih ada kesenjangan harga yang ditetapkan pemerintah, dengan yang dibeli oleh PKS dari petani.
Memang, menurut dia, harapan pemerintah melalui penetapan harga itu agar terbangun kemitraan antara kelompok tani dengan PKS dalam upaya mempersingkat mata rantai tata niaga.
“Tapi selama ini pengawasan ke lapangan masih kurang dari dinas pertanian dan perkebunan provinsi. Dinas tidak pernah turun, supervisi ke PKS di daerah untuk mengecek realisasi harga yang ditetapkan itu,” katanya.
Oleh karena itu, Apkasindo berharap pemerintah serius dalam mengelola sektor perkebunan sawit di daerah Tanah Rencong itu. Apalagi komoditi ini merupakan paling banyak angka produksi di Aceh, selain komoditi kopi.
“Disperindag juga, apakah pernah mengecek timbangan dari setiap PKS itu, sudah betul atau tidak, jadi ini memang yang banyak menjadi keluhan petani sawit selama ini,” ujarnya.
Ia mencontohkan Kabupaten Aceh Singkil. Daerah itu cenderung bagus harga TBS sawit yang dibeli PKS dari petani. Hal itu disebabkan pemerintah proaktif untuk mengawasi setiap pembelian TBS oleh PKS dari petani.
“Jadi kami lihat yang aktif-aktif pengawasan ini maka harga TBS bagus. Dinas kabupaten/kota harus didorong turun ke lapangan, dinas provinsi juga sesekali harus turun,” ujarnya.
Apkasindo mencatat luas perkebunan sawit di Aceh mencapai sekitar 535.000 hektare dan 235.400 hektare atau 44 persen di antaranya merupakan perkebunan sawit rakyat.
Oleh karena itu, dia berharap agar Pemerintah Aceh serius mengurus persoalan yang berkaitan dengan petani kelapa sawit, yang turut menyumbang pendapatan untuk negara serta menampung banyak tenaga kerja.
Pewarta: Khalis Surry
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
