"Padahal, proyek sepanjang 300 meter itu baru diresmikan pada 17 Desember 2012 dengan menghabiskan dana APBN sekitar Rp14,5 miliar," kata Kepala Adminitrasi Pelabuhan (Adpel) Bengkulu Pieter HB Fina di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan, ambrolnya bangunan penahan gelombang itu murni akibat bencana alam dan bukan kesalahan konstruksi, namun demikian kontraktornya tetap bertanggung jawab karena masih dalam pemeliharaan.
Awalnya, sasaran pembangunan penahan gelombang itu untuk mencegah abrasi laut yang mengikis daratan sebagai hutan pembatas kolam pelabuhan dan laut samudera.
Kawasan hutan pembatas awalnya mencapai 1.000 meter, namun akibat kikisan abrasi laut maka tersisa hingga belasan meter lagi, bila terjadi gelombang besar air laut sudah masuk kolam pelabuhan.
Daerah kawasan daratan pembatas kolam pelabuhan itu panjangnya sekitar 2.000 meter, namun pada anggaran 2012 baru dibangun 300 meter, sedangkan sisanya akan dilanjutkan 2013.
"Kelanjutan pembangunan penahan gelombang tersebut memerlukan teknologi tinggi dan kontraktor profesional dalam bidang penanganan masalah abrasi," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Bengkulu M Sis Rahman menilai, pembangunan penahan gelombang di sekitar kawasan pelabuhan itu ke depan dipercayakan pada Pelabuhan Indonesia II saja karena sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang di sekitar pelabuhan tersebut.
Untuk Adpel hanya terfokus pada kewenangannya yaitu sebagai keamanan dan pengawasan di setiap dermaga dan pelabuhan laut yang ada di Bengkulu.
"Saya mengharapkan Adpel tidak perlu terlibat dalam pekerjaan teknis di pelabuhan karena sebelumnya Adpel juga gagal dalam melakukan pengerukan alur masuk pelabuhan tersebut," ujarnya. (Z005/E011)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
