Kita juga mengerahkan relawan dan semuanya ikut.."Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan pintu Gedung DPR selalu terbuka bagi korban banjir yang ingin mengunakannya sebagai tempat pengungsian.
Marzuki bersama beberapa anggota DPR serta Sekjen DPR Nining Indra Saleh pada Sabtu, mengunjungi sejumlah lokasi yang tergenang banjir. Dia juga menyambangi korban banjir di wilayah Kampung Sukamulya, Grogol, Jakarta Barat.
Menurut Marzuki, DPR pun menyediakan call center bagi para korban banjir dan siap 24 jam menjemput para korban banjir untuk ditampung di Gedung DPR dan menyediakan bus kesekjenan DPR untuk menjemputnya.
"Kita juga mengerahkan relawan dan semuanya ikut serta jajaran kesekjenan mulai dari pengamaman dalam, para staf ikut membantu. Kita harus melakukan hal ini," katanya.
Dia menyatakan, aparat harus berada di tempat-tempat bencana. "Sekarang yang penting aksi, tidak perlu rapat-rapat berlama-lama. Bantu masyarakat yang sedang kesusahan," ujar Marzuki yang diangkut naik perahu karet untuk mengunjungi para korban banjir.
Ketika mendengarkan keluhan warga yang mengadu belum mendapatkan bantuan, Ketua DPR pun merasa prihatin. Marzuki meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNPB) untuk lebih sigap memberi bantuan kepada warga setempat.
Marzuki yang ditemani istrinya Asnawati berada di lokasi pengungsian sekitar tiga jam.sekaligus menyerahkan bantuan berupa obat-obatan dan nasi bungkus sekitar 3.000 kotak.
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Ketua DPR RI, Ahmad Gofar menambahkan, bantuan nasi kotak dari Ketua DPR tidak mencukupi karena warga banyaknya pengungsi dari Pluit dan Jelambar yang meminta bantuan makanan.
Melihat kondisi demikian, Marzuki memutuskan untuk membuat dapur umum di posko DPR, relawan kesetjenan DPR dibantu Jaringan Santri Indonesia dan BEM UIN siap mendistribusikan nasi bungkus serta air mineral.
Terbatas
Namun Marzuki Alie mengemukakan, langkah DPR sangat terbatas karena tidak adanya anggaran bagi DPR untuk memberikan bantuan pada masyarakat jika terjadi bencana seperti bencana banjir yang terjadi di Jakarta saat ini.
Menurut dia, banyak dari masyarakat yang tidak tahu keberadaan lembaga BNPB dan Kementerian Sosial sehingga meminta bantuan pada DPR dan anggota-anggotanya.
"Mereka tahunya DPR dan mereka pun meminta bantuan pada kita," katanya.
Karena itu, DPR bersama kesekjenannya sebisa mungkin membantu masyarakat korban banjir dengan uluran dan sumbangan pribadi .Dia pun mengapresiasi anggota-anggota DPR yang cepat tanggap memberikan bantuan dan juga karyawan kesekjenan DPR yang menyumbangkan sebagian pendapatannya dengan dipotong gajinya.
"Kita membuka posko ini karena kita tidak bisa tinggal diam. Kita pun berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp140 juta yang merupakan sumbangan anggota dan juga jajaran kesekjenan DPR. Saya salut dengan karyawan kesekjenan DPR yang mau dipotong gajinya untuk membantu para korban banjir secara sukarela," katanya.
Dia menyatakan, DPR tak punya anggaran untuk memberikan bantuan pada masyarakat bila terjadi bencana. "Kita menjadi sulit karena kalau terjadi seperti ini yang dituntut masyarakat itu DPR. Padahal kita tidak ada anggaran dan kalau menggunakan dana pribadi atau sumbangan berapa besar sih kekuatannya?,"ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini lagi.
Dengan tidak adanya anggaran ini maka menurut Marzuki jangan disalahkan kalau kemudian anggota-aggota DPR turun ke lapangan dengan membawa bendera partainya. "Yah partai jadi turun sendiri, karena anggota DPR tidak ada anggarannya. Seharusnya kan sebagai lembaga wakil rakyat kita diberikan anggaran untuk membantu masyarakat dalam kondisi seperti ini. Saya jamin tidak akan ada korupsi untuk hal ini," katanya.
Dalam kondisi seperti ini lanjut Marzuki masyarakat harus bisa mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal. "Di tempat yang saya datangi tidak ada petugas kesehatan. Padahal `kan setiap Puskemas di kelurahan ada dokternya pun rumah sakit-sakit milik pemda. Tapi saya tidak melihat ada bantuan kesehatan di tempat yang saya datangi," katanya.
(ANTARA)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
