Yun sambil menambahkan bahwa ia berharap dapat mencapai kesepakatan yang sama dengan Palau, pada saat AS menggalang dukungan negara-negara Pasifik untuk membendung pengaruh China di kawasan itu.
Yun mengatakan Asosiasi Kerja Sama Bebas (COFA) dengan Mikronesia akan ditandatangani pada 22 Mei mendatang dalam sebuah seremoni di Papua Nugini yang akan dihadiri Presiden Joe Biden dan Presiden Mikronesia Wesley Simina.
COFA adalah perjanjian internasional yang mengatur hubungan asosiasi bebas antara AS dan tiga negara Kepulauan Pasifik, yaitu Federasi Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan Palau.
Menurut Yun, ia juga berharap mengunjungi Kepulauan Marshall dari Kamis (18/5) sampai Minggu (21/5), tapi "belum yakin" kalau perjanjian COFA bisa dituntaskan pada saat itu.
Washington untuk pertama kalinya mencapai kesepakatan COFA dengan tiga negara kepulauan tersebut pada 1980-an, yang menetapkan tanggung jawab AS terhadap pertahanan dan membantu pembangunan ekonomi negara-negara itu.
Sebagai imbalannya, AS mendapatkan akses eksklusif di lokasi yang strategis di kawasan Pasifik.
Dengan memperbarui COFA, perjanjian tersebut akan menjadi bagian sangat penting bagi AS dalam membendung ambisi China untuk memperluas pengaruh di Pasifik.
Yun mengatakan ia mengawali kesepakatan tersebut dengan pejabat Mikronesia Leo Falcam dan secara formal akan menandatangani kesepakatan tersebut minggu depan di Port Moresby.
Penandatangan akan dilangsungkan bersamaan dengan pertemuan puncak kedua antara Amerika Serikat dan para pemimpin negara-negara Pasifik.
"Kesepakatan yang sangat penting. Sekarang saya akan bertolak ke Palau di mana saya berharap melakukan hal yang sama," kata Yun, menambahkan.
Minggu depan, Biden akan menjadi presiden pertama AS yang berkunjung ke Papua Nugini setelah menghadiri pertemuan puncak G7 di Jepang. Kunjungannya itu menandai investasi di kawasan Pasifik untuk menghadang pengaruh China.
Masa berlaku COFA yang lama berakhir pada 2023 untuk Kepulauan Marshall dan Mikronesia, serta pada 2024 untuk Palau.
Yun tidak menjelaskan alasan tertundanya perjanjian dengan Marshall, namun pemilihan legislatif yang diperkirakan akan berlangsung pada November mendatang di negara itu merupakan penyebabnya.
Washington telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk kerja sama mendatang dengan ketiga negara COFA tersebut dengan persetujuan bahwa AS akan menyediakan bantuan sebesar 6,5 miliar dolar AS (sekitar Rp95,51 triliun) untuk masa 20 tahun.
Ketika ditanya tentang kerja sama dengan Kepulauan Marshall, seorang pejabat AS menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan lagi soal jumlah bantuan, tapi bagaimana dana tersebut disalurkan dan digunakan pada sektor yang akan didanai.
"Selalu ada masalah politik yang sangat sensitif di setiap negara. Dalam jangka panjang, saya sangat optimistis dengan kerja sama dengan RMI (Republic of Marshall Island)," kata pejabat AS tersebut.
Tahun lalu, lebih dari 100 kelompok aktivis lingkungan hidup, pengendalian senjata, dan kelompok-kelompok lainnya mendesak pemerintahan Biden agar secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada Kepulauan Marshall atas dampak yang ditimbulkan oleh ujicoba nuklir.
Mereka juga mendesak AS agar memberikan kompensasi yang sepadan.
Sampai saat ini, penduduk Marshall masih merasakan dampak tes bom nuklir yang dilakukan AS sebanyak 67 kali dari 1946 sampai 1958.
Termasuk di dalamnya adalah uji coba "Castle Bravo" di Atol Bikini pada 1954, yaitu bom terbesar AS yang pernah diledakkan.
Sumber: Reuters
Baca juga: Pemimpin Kepulauan Pasifik bertemu untuk perlihatkan persatuan
Baca juga: AS akan buka kedutaan di Tonga pada Mei
Presiden: RI-Mikronesia miliki ikatan yang kuat
Penerjemah: Atman Ahdiat
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2023
