"Proyek multiyears dari pemerintah pusat ini telah menelan dana APBN sekitar Rp200 miliar. Tapi, mangkrak sejak 2013 sampai 2023," kata Ketua Komisi III DPRD Kepri, Widiastadi Nugroho saat meninjau proyek Pelabuhan Malarko di Karimun, Rabu.
Ia sangat menyayangkan dengan anggaran yang sudah dikucurkan sebesar Rp200 miliar itu, namun proyek pelabuhan petikemas tersebut sampai sekarang tidak kunjung selesai. Dia khawatir jika dibiarkan berlarut, beton-beton pembangunan pelabuhan ini akan rusak.
Menurut dia pelabuhan Malarko sejatinya akan dijadikan sebagai pelabuhan kontainer dan sandar kapal-kapal besar. Keberadaan pelabuhan itu diyakini bisa menumbuhkan perekonomian, khususnya di Karimun dan Kepri pada umumnya.
“Makanya, kami turun guna memastikan secara langsung mengapa pelabuhan Malarko ini terhenti pembangunannya," ujar Widiastadi Nugroho.
Widiastadi menjelaskan peninjauan yang bersifat resmi ini dilaksanakan karena sebelumnya Gubernur Kepri Ansar Ahmad, telah menerbitkan surat ke Menteri Perhubungan (Menhub) tentang Rekomendasi Hibah Pelabuhan Malarko ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Karimun agar melanjutkan proyek Pelabuhan Malarko.
Pihaknya menyarankan jika BP Karimun benar-benar siap untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan itu, maka sebaiknya segera dilanjutkan pengerjaannya.
"Lebih cepat lebih baik, apalagi BP Karimun sudah dimintai untuk melengkapi/menyiapkan dua persyaratan yang diminta oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Perhubungan Laut di Kemenhub,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Karimun, Jon Kenedi, mengatakan pihaknya juga telah menerima surat dari Sesditjen terkait kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi pihak BP Karimun terhadap proyek pelabuhan Malarko.
Namun demikian, katanya, sampai saat ini KSOP belum berkoordinasi dengan pihak BP Karimun dikarenakan takut terjadi double posting anggaran.
“Bisa bermasalah jika di APBN sudah dianggarkan, namun di APBD juga dianggarkan. Sebaiknya kita sama-sama memastikan dulu hal ini agar tidak terjadi double posting penganggaran," ucap Jon Kenedi.
Selain itu, lanjut dia, ada pula persoalan tanah di sisi darat pelabuhan Malarko yang belum bersertifikat. Kemudian beberapa bidang lahan belum dibebaskan dari Pemerintah Kabupaten Karimun, sehingga dikhawatirkan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Pihaknya pun segera berkoordinasi dengan Sesdtjen untuk kepastian pengalihan hak tersebut, karena jika semua administrasi sudah dilengkapi dan siap diproses oleh Sesditjen, maka pihak KSOP hanya melanjutkan penyerahan pelabuhan Malarko ke BP Karimun.
“Kami akan menindaklanjuti secepat mungkin ke Sesditjen untuk proses hibah ini, proses hibah oleh Kementerian Perhubungan/Sesditjen/KSOP ke Gubernur Kepri. Kemudian dari Gubernur Kepri ke BP Karimun melalui Bupati Karimun, dan dimohon pihak BP Karimun menunggu kabar dari kami,” ujar Kepala KSOP Karimun.
Menanggapi hal ini, Kepala BP Karimun, Faisal Rizal, menyatakan bakal menunggu informasi dari KSOP setempat dan berharap proses hibah pelabuhan Malarko terealisasi secepatnya. Pihaknya siap melengkapi semua persyaratan yang diminta.
"Harapannya sebelum pelabuhan ini dialihkan ke BP Karimun, semuanya dipastikan tak ada masalah agar kami dapat melanjutkan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya singkat.
Baca juga: Menhub beri kesempatan BUMD gandeng swasta garap Pelabuhan Malarko
Baca juga: Menhub sepakat tingkatkan kapasitas bandara dan pelabuhan di Karimun
Baca juga: Menhub targetkan Pelabuhan Malarko di Karimun selesai akhir 2021
Pewarta: Ogen
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
