Menurut Kasan, program kebijakan prioritas ini berhubungan erat dengan menjaga stabilisasi dan ketersediaan bahan pokok di dalam negara.
"Bagaimana kita tetap menjaga pengamanan pasar dalam negeri, ketika kita juga terus berupaya meningkatkan ekspor agar bisa jadi negara maju di 2045," ujar Kasan dalam "Diseminasi Hasil Analisis BK Perdag" secara daring di Jakarta, Rabu.
Kasan menyampaikan, kebijakan prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana yang maju tidak hanya dari sisi pelaku usaha besar saja tapi juga pengusaha kecil dan menengah.
Menurut Kasan, pengusaha kecil dan menengah memiliki peluang yang sama sehingga perlu diberi perhatian dan fasilitas tidak jauh berbeda.
"Kita harus mendorong pemberdayaan UKM (usaha kecil dan menengah)," kata Kasan.
Kasan menjelaskan, saat ini pertumbuhan ekonomi masih melambat. Perdagangan global pun dapat menimbulkan dampak nasional, terlebih komoditas impor.
"Situasi perekonomian global dan juga perdagangan global ini perlu kita cermati, karena Indonesia bukan hanya bagian dari ekonomi global tapi kebijakan yang dimiliki global mempengaruhi kita," ujarnya.
Lebih lanjut, selain harga pangan global, Indonesia juga memiliki tantangan lain yakni kebijakan Uni Eropa terkait dengan deforestasi yang mempengaruhi ekspor.
"Yang lain green product, ini salah satu tren yang tidak bisa dihindari, kita harus bersama-sama dengan pelaku usaha untuk mendorong produk-produk yang ramah lingkungan," kata Kasan.
Baca juga: Anggota DPR sebut pelatihan UMKM untuk perkuat pasar dalam negeri
Baca juga: Sesmenko: Standardisasi produk diperkuat lindungi pasar dalam negeri
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
