Upaya tersebut dapat menjadi pendorong dalam mewujudkan target pemerintah menekan tingkat pengangguran terbuka ke angka 5,0 persen hingga 5,7 persen pada 2024 mendatang.
“Pemerintah perlu mendorong industri manufaktur. Pengalihan produk manufaktur ke pasar domestik yang dibarengi dengan pembatasan impor barang merupakan solusi penciptaan lapangan kerja yang lebih luas,” kata Bhima saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Bhima menyoroti industri manufaktur lantaran melihat meningkatnya realisasi investasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan serapan tenaga kerja. Padahal, investasi menjadi kunci dalam sektor ketenagakerjaan.
Dengan demikian, dorongan dari sisi industri manufaktur yang mulai menunjukkan pergerakan positif dapat turut mendorong perbaikan tingkat pengangguran terbuka.
Di sisi lain, Bhima juga merekomendasikan pemerintah untuk memperbesar subsidi dana serta program yang terfokus untuk mewujudkan target penurunan angka kemiskinan ke rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen pada 2024.
Angka kemiskinan di Indonesia per September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang. Tingkat kemiskinan tersebut naik tipis dari Maret 2022 sebesar 9,54 persen, namun lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka per Februari 2023 berada di level 5,45 persen atau sebanyak 7,99 juta orang, turun 0,41 juta orang bila dibandingkan dengan Februari 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, melalui Rapat Paripurna tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKR) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, mengatakan penurunan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan akan didorong melalui efektivitas kebijakan fiskal untuk mendukung akselerasi ekonomi nasional.
Bendahara negara menambahkan, pemerintah akan memperkuat spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja serta mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Baca juga: Pengamat: UU Cipta Kerja jadi solusi kunci atasi persoalan ekonomi
Baca juga: Menko Airlangga sebut UU Ciptaker solusi penyediaan lapangan kerja
Baca juga: Peneliti UIN sebut RUU Cipta Kerja beri solusi masalah pengangguran
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
