Dia mengatakan itu guna menanggapi bergabungnya ustaz Hanan Attaki ke Nahdlatul Ulama (NU) yang dapat menjadi contoh bagi anak muda bahwa tidak ada kata terlambat untuk hijrah menuju hal lebih baik.
"Artinya, meskipun pernah dicap atau terlibat dengan sebuah identitas yang terlarang, sepatutnya bisa menyadari, tabayun, dan kembali ke ibu pertiwi," kata Iip Hidayat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia mengungkapkan bahwa ketika hijrah dimaknai sebagai perubahan dari satu kondisi menjadi kondisi yang lebih baik, maka hal itu patut disambut dengan baik.
Menurut Iip, langkah itu akan menyudahi stigma negatif yang pernah ditujukan kepada Hanan, terutama yang bersangkutan masih mau tabayun dan mampu membuka diri untuk berjuang untuk persatuan Indonesia.
"Tidak harus bergabung ke dalam suatu organisasi tertentu, tapi menegaskan pilihan dan keyakinan untuk berjuang bersama dalam koridor NKRI," jelasnya.
Baca juga: Hanan Attaki ikrarkan diri jadi warga Nahdlatul Ulama
Dia menilai Hanan Attaki akan lebih diterima masyarakat luas, terutama masyarakat Jawa Barat. Mengutip hasil riset Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) pada Maret 2023, Iip mengatakan mayoritas warga Jawa Barat mengamalkan ajaran Islam secara moderat dan toleran.
"Hanya sebagian kecil kelompok yang cenderung mengamalkan ajaran yang intoleran. Hal ini sejalan dengan temuan riset, mayoritas warga Jawa Barat (81,2 persen) menyatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak bertentangan dengan ajaran Islam," katanya.
Menurut dia, hasil survei itu relevan karena ditunjukkan dengan toleransi antarumat beragama yang tinggi dalam aspek-aspek sosial, misalnya kesediaan untuk berteman, bertetangga, berniaga, berdiskusi, dan saling tolong-menolong dengan warga berbeda keyakinan.
Oleh karena itu, Iip mengajak masyarakat peka untuk hijrah ke dalam barisan NKRI serta menjaga persatuan antar anak bangsa. Menurut dia, generasi muda harus memahami bahwa agama tidak bertentangan dengan negara, bahkan seharusnya semakin mendalami pemahaman keagamaan.
"Negara Indonesia yang didasarkan atas pilar Pancasila dan UUD Negara RI 1945 tidak bertentangan dengan ajaran agama; dan dengan demikian justru menjadi kewajiban bagi warga termasuk generasi muda untuk membela negara," jelasnya.
Baca juga: BNPT ajak bangkitkan nasionalisme pada Hari Kebangkitan Nasional
Menurut dia, dengan semangat kebangsaan dan keagamaan yang sejalan, hal itu akan menjadi benteng diri untuk mencegah terlibat dalam kelompok eksklusif, cenderung konservatif, intoleran, dan bahkan mengembangkan perilaku ekstremisme berbasis kekerasan.
Dia menilai hal itu patut diwaspadai karena berdasarkan hasil riset serupa masih ditemui ada 13,6 persen warga Jawa Barat yang setuju bahwa sistem demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam dan harus diubah.
"Pandangan minoritas seperti ini, apabila dikembangkan tanpa ada upaya tabayun dan introspeksi, dapat memicu tindakan-tindakan intoleran dan perilaku keagamaan yang ekstrem, yang bahkan dapat bermuara pada tindakan-tindakan kekerasan yang justru melanggar hukum dan ajaran agama," ujar Iip.
Baca juga: BNPT dorong pendidikan berpikir kritis untuk cegah radikalisme
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
