redenominasi adalah istilah baru yang membingungkan. Dalam praktiknya, istilah itu nyaris sama dengan upaya pemotongan uang."
Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli meminta Bank Indonesia (BI) dan pemerintah menghentikan rencana kebijakan redenominasi.

"Kami minta agar BI dan pemerintah menghentikan kebijakan redenominasi yang tidak ada urgensinya, tidak bermanfaat, dan merugikan daya beli masyarakat Indonesia," kata Rizal saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin.

Menurut Rizal, klaim pemerintah bahwa redenominasi memiliki manfaat yang sangat banyak dan tidak sama dengan "pemotongan" uang (sanering), tidak didukung oleh argumen-argumen yang jelas dan empirik tentang manfaat dari redenominasi.

"Untuk rakyat biasa, redenominasi adalah istilah baru yang membingungkan. Dalam praktiknya, istilah itu nyaris sama dengan upaya pemotongan uang," ujar Rizal.

Ia mengatakan, menerbitkan uang baru Rp1 yang nilainya sama dengan Rp1.000 saat ini, pada praktiknya merupakan "paksaan inflasi" (force inflation).

"Daya beli golongan menengah ke bawah akan terpotong dengan adanya kenaikan harga-harga setelah mata uang baru diterbitkan," katanya.

Rizal mencontohkan, misalnya untuk sebungkus kacang goreng seharga Rp800 saat ini, kelak dengan uang baru harganya akan disesuaikan menjadi Rp1 baru, yang artinya sama saja artinya menaikkan harganya sebesar Rp200 mata uang sekarang.

"Inflasi yang dipaksakan" inilah yang akan terjadi serentak setelah pemberlakuan redenominasi," ujarnya.

(C005/S004)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013