DPRD Penajam: Upacara kemerdekaan di IKN tambah kepercayaan investor

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menilai pelaksanaan upacara Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menambah kepercayaan investor untuk melakukan investasi di ibu kota negara Indonesia baru itu.

"Pelaksanaan upacara Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN bisa menjadi kepercayaan investor dunia untuk berinvestasi di ibu kota negara Indonesia baru," ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Jon Kenedi di Penajam, Kamis.

Pelaksanaan upacara Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN bakal menambah kepercayaan investor dalam maupun luar negeri untuk melakukan investasi pada pembangunan ibu kota negara Indonesia baru tersebut.

Pelaksanaan upacara Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni Kecamatan Sepaku sebagai tanda keseriusan pemerintah pusat untuk mewujudkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

"Kami dukung rencana Presiden Joko Widodo gelar upacara kenegaraan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di kawasan IKN," jelasnya.

Rencana kepala negara tersebut, lanjut dia, menunjukkan pembangunan infrastruktur IKN dan pembangunan daerah penyangga IKN secara perlahan terus dilakukan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat diyakini tidak hanya melakukan pembangunan IKN saja, tetapi juga bakal membangun daerah penyangga lainnya terutama daerah asal IKN yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Tidak ada alasan untuk tidak dukung dan dorong pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahkan, kami dorong agar pemerintah pusat percepat pembangunan infrastruktur IKN," tambahnya.

Politisi Partai Demokrat itu berharap target Presiden Joko Widodo mewujudkan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur tersebut tercapai.

"Kami harap pemerintah pusat percepat pembangunan infrastruktur IKN terutama pembangunan Istana Negara beserta kantor kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya," kata Jon Kenedi.