DKI raih opini WTP dari BPK, Heru: Ini bukan tujuan akhir

 

"Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian ini, bukan tujuan akhir, namun bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dilakukan pada 2022," kata Heru setelah penyampaian LHP oleh BPK RI di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI, Jakarta Pusat, Senin.

Heru menyebutkan, terdapat enam bagian yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan 2022.

Yakni, implementasi sistem informasi persediaan secara elektronik, pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dan penetapan peraturan dan pembenahan tata kelola keuangan daerah.

Baca juga: BPK temukan Rp197,55 miliar tidak tersalurkan untuk KJP Plus dan KJMU

Kemudian, ada pelaksanaan ulasan (review) Laporan Keuangan dengan pendekatan berbasis resiko (risk based review), penguatan Sistem Pengendalian Internal melalui pengawasan melekat Kepala Perangkat Daerah dan pendampingan oleh Inspektorat. Terakhir, melakukan percepatan tindak lanjut atas LHP BPK RI.

Pemprov DKI Jakarta kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 di Gedung DPRD DKI, Senin.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit.

Baca juga: Pemprov DKI kembali dapat opini WTP dari BPK RI

Ini merupakan kali keenam Pemprov DKI Jakarta menyematkan predikat tersebut sejak tahun 2017.

Heru mempersembahkan opini WTP dari BPK RI atas LHP Tahun Anggaran 2022 untuk pemangku kepentingan di Pemerintah Provinsi DKI dan masyarakat Jakarta.

"Opini WTP ini kami persembahkan kepada segenap masyarakat dan pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Heru.​​​​​​​

Heru juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI atas standar kerja yang tinggi dan semangat yang dilakukan sehingga kembali mendapat opini WTP.