Pertama adalah membangun value baru dengan melakukan pemeriksaan yang tidak hanya berfokus pada 3 E (efisiensi, ekonomis, dan efektif), tetapi juga etika.
“Ini untuk menghadapi banyaknya orang yang beranggapan suatu daerah, pemerintah daerah, misalkan sudah mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, akan tetapi masih ada korupsi di sana, atau masih ada penyalahgunaan kewenangan, masih ada suap dan sebagainya. Makanya BPK harus memperluas scope-nya, tidak hanya 3 E tapi tambah 1 E lagi terkait etika,” ujarnya saat “Fit and Proper Test Calon Anggota BPK bersama Komisi XI DPR yang dipantau secara virtual, di Jakarta, Senin.
Inisiatif strategis kedua adalah operating model yang memiliki tiga area pemeriksaan BPK sebagaimana terkandung di dalam undang-undang, yakni pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dia hendak memperluas salah satu scope dari tiga area tersebut, yaitu performance statements.
Di berbagai negara maju yang memiliki lembaga seperti BPK, disebut sudah memiliki empat jenis area pemeriksaan. Karena itu, dia menawarkan performance statements untuk dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga area tersebut dengan fokus menilai atau melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
“Misalkan saja, salah satu BUMN mengklaim bahwa laba konsolidasi tahun 2020 sebesar Rp300 triliun, itu benar atau tidak Rp300 triliun? Itu harus dicek bersama, harus dilakukan pemeriksaan oleh BPK, ataupun klaim-klaim kementerian, lembaga lain. Misalkan sudah mencapai target-target tertentu yang harus diperiksa, jadi harus diperluas,” ucap Budi.
Program unggulan ketiga yang ditawarkan adalah adanya fungsi Komite Audit guna memastikan assurance dan governance.
Terakhir, metode audit BK disebut harus mulai menggunakan teknologi untuk menunjang peningkatan 4E.
“Era sekarang adalah post-digital era. Di antara kita, tidak ada satupun yang tidak pakai WhatsApp, dan 10 tahun yang lalu, saya yakin tidak ada satupun di antara kita sudah pakai WhatsApp. Artinya zaman sudah berubah. Kalau metode pemeriksaan, metode audit BPK masih sama dengan 10 tahun yang lalu, maka sudah ketinggalan zaman,” kata dia.
Saat ini, Budi Santoso merupakan Direktur PricewaterhouseCoopers (PwC) Consulting. Dulu, dirinya sempat bekerja di sebuah perusahaan Amerika di Singapura selama 2,5 tahun, lalu Ernest & Young selama 2 tahun, dan 10 tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Sekretariat Pimpinan. Selain itu, dia juga mengajar Akuntan Forensik dan Audit di Universitas Atma Jaya untuk mahasiswa magister dan mahasiswa sarjana di UNS.
Di bidang pendidikan, Budi lulusan sarjana dari Universitas Negeri Solo (UNS) 11 Maret, magister di Australia dengan mengambil jurusan Forensic Accounting, dan berlanjut hingga Hongkong dengan mengambil Corruption Studies.
Di sisi sosial, dia juga menjadi Direktur Training Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) Indonesia Chapter dan Board Member ACFE Singapore Chapter selama 5 tahun, dan juga termasuk sebagai salah satu Dewan Pendiri Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor.
Baca juga: Komisi XI DPR gelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK
Baca juga: Paripurna DPD sahkan rekomendasi Calon Anggota BPK RI 2022-2027
Baca juga: DPD rekomendasikan lima calon anggota BPK ke DPR
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
