Keberhasilan ini merupakan wujud dari capaian prestasi dalam penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Setjen MPR RI.
Jakarta (ANTARA) - Sekretariat Jenderal (Setjen) Majelis Pemusyarawatan Rakyat (MPR) RI meraih tiga penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award Tahun 2023.

"Keberhasilan ini merupakan wujud dari capaian prestasi dalam penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR," kata Plt. Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Setjen MPR mendapatkan penghargaan untuk tiga kategori nonkementerian tipe kecil, yakni peringkat ke-2 dalam kategori implementasi penerapan kinerja, peringkat ke-5 pada kategori penerapan pemanfaatan data sistem Informasi dan CAT, dan peringkat ke-5 pada kategori pengembangan kompetensi.

Setjen MPR juga meraih penghargaan atas Kategori Utama Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik.

Penghargaan itu diserahkan BKN bersamaan dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian BKN Tahun 2023 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/5).

"Ke depan, kami berharap penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Setjen MPR akan makin berkualitas dengan melahirkan ASN yang makin profesional serta mampu menerapkan dan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis elektronik melalui teknologi informasi," katanya menegaskan.

Fauziah menambahkan bahwa penghargaan BKN Award 2023 ini mendorong Setjen MPR untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan ASN.

BKN yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional kembali memberikan penghargaan bagi instansi pusat dan instansi daerah melalui BKN Award 2023.

Penghargaan diberikan kepada instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing.

Untuk kategori instansi pemerintah, penilaian meliputi instansi pusat, terdiri atas kementerian dan lembaga negara/lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), dan instansi daerah yang terdiri atas pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten.

Baca juga: HNW ingatkan isu kebocoran putusan MK tak geser wacana sistem pemilu
Baca juga: Ketua MPR minta pemerintah jaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi

Pewarta: Fauzi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023