Capaian ini meningkat 2,85 persen dari serapan tahun 2021 yang sebesar 90,76 persenJakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyebutkan bahwa realisasi anggaran di Kementerian ATR/BPN mencapai 93,61 persen pada akhir 2022 dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pada Selasa (30/5).
"Capaian ini meningkat 2,85 persen dari serapan tahun 2021 yang sebesar 90,76 persen," ujar Hadi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Hadi mengatakan, sejumlah program berhasil dicapai bahkan melebihi target pada 2022. Adapun program yang berhasil ialah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota (100 persen), Peta Dasar Pertanahan (100 persen), Peta Zona Nilai Tanah (100,11 persen) dan Tindak Lanjut Penertiban Tanah Telantar (109,29 persen).
Baca juga: Hadi Tjahjanto pastikan sertifikasi tanah tempat ibadah selesai 2024
Selain itu, Data Pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan, dan Pelepasan Sebagian (120,18 persen), Penanganan Sengketa, Perkara, Konflik, dan Kejahatan Pertanahan (104,30 persen).
Sementara itu, pada 2023 usai mengalami penyesuaian (automatic adjustment), Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp7.626.192.519.000 atau Rp7,6 triliun.
"Capaian kinerja anggaran sampai dengan bulan Mei tahun 2023 sebesar Rp2.098.142.517.074 atau sebesar 27,51 persen, lebih besar jika dibandingkan dengan capaian anggaran bulan Mei tahun 2022, yaitu sebesar 23,48 persen," kata Hadi.
Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga membahas terkait rencana kerja di tahun 2024. Ia mengatakan, program kerja yang nantinya dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN akan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2024 dan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024.
Adapun raker kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Baca juga: Ketua MPR minta Kementerian ATR/BPN tingkatkan pengawasan mafia tanah
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2023
