Dalam konferensi tersebut, Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengedepankan penerapan SPBE atau pemerintahan digital dalam tata kelola pemerintahan karena diyakini mampu mempermudah masyarakat mengakses pelayanan publik, memperkecil peluang korupsi, serta meningkatkan kemudahan dalam berbisnis.
“Penerapan pemerintahan digital mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik pemerintah, dapat memperkecil peluang korupsi, serta meningkatkan kemudahan dalam berbisnis, sehingga penerapan pemerintahan digital ini memiliki urgensi yang cukup tinggi,” ujar dia, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, Rini memaparkan empat fokus area yang dijalankan Pemerintah Indonesia terkait dengan penerapan SPBE, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi pemerintahan digital, dan penyelesaian program prioritas presiden.
Keberadaan empat fokus area tersebut, kata dia, diharapkan mampu membuat Pemerintah Indonesia meningkatkan kinerja pemerintahan digital yang direfleksikan pada peningkatan nilai indeks e-government dunia atau yang dikenal dengan e-Government Development Index (EGDI).
Menurut Rini, Kementerian PAN-RB memandang nilai EGDI yang tinggi di beberapa negara maju berkorelasi dengan tata kelola pemerintahan digital yang baik yang diikuti dengan penerapan arsitektur enterprise dan portal pelayanan publik digital yang terintegrasi.
Sejalan dengan penilaian tersebut, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi penyusunan arsitektur enterprise nasional sebagai fondasi dasar dalam penerapan pemerintahan digital di Indonesia.
Dalam kEsempatan yang sama, Rini juga menyampaikan arsitektur SPBE yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia pada saat ini akan mendukung penyiapan portal pelayanan publik digital nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan dari seluruh kementerian, lembaga, serta daerah. Dengan demikian, hal itu memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik pemerintah.
“Melalui integrasi pelayanan publik digital nasional yang berbasiskan identitas digital, diharapkan pula masyarakat dapat memasukkan data mereka satu kali, tanpa perlu memiliki banyak akun dan pelayanan dapat diakses dimana pun, kapan pun melalui berbagai perangkat elektronik,” ujar dia.
Baca juga: Menteri PAN-RB tekankan pentingnya digitalisasi arsip negara
Baca juga: Menpan RB rapikan 27 ribu aplikasi dengan SPBE
Baca juga: Menpan RB kunjungi GDS Inggris perkuat layanan berbasis digital
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
