Direktur Center for Energy Policy M Kholid Syeirazi mengatakan penilaian tersebut akan berdampak positif terhadap prospek bisnis Subholding Upstream Pertamina tersebut terlebih berencana melakukan penjualan perdana saham (initial public offering/IPO).
"Ini bisa jadi modal tambahan bagi PHE untuk melihat prospek binis ke depan yang lebih baik khususnya dengan recana IPO," ujar Kholid dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, penghargaan dari lembaga yang sangat kredibel seperti BPKP ini membuktikan bahwa PHE dapat melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.
Baca juga: Pertamina Hulu Energi raih skor 85,05 dalam asesmen GCG
Tata kelola yang baik tersebut, lanjutnya, tentu berpengaruh positif terhadap kinerja PHE. Dan perusahaan tersebut sudah membuktikan sebagai perusahaan yang memiliki kinerja sangat baik di sektor hulu migas.
Pada 2022, PHE berhasil mencetak laba bersih senilai 4,67 miliar dolar AS atau setara Rp66,22 triliun.
"Saya kira ini prospek yang bagus bagi aksi korporasi yang dapat ditempuh PHE dalam rangka fund rising untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya," kata dia.
Menurut Kholid, raihan tersebut dapat mendorong perusahaan hulu migas ini untuk melakukan ekspansi dan eksplorasi migas sebanyak-banyaknya guna mendukung ketahanan energi nasional.
"Jadi, PHE memang patut diapresiasi, baik dari kinerja operasional dan tata kelolanya, yang tercermin dalam skor tinggi yang diberikan," katanya.
Baca juga: Pertamina teken kontrak kerja sama WK Peri Mahakam dan East Natuna
Melalui kinerja operasional dan tata kelola yang baik tersebut maka PHE terus mendapatkan kepercayaan untuk mengelola sumber daya milik negara.
Salah satunya, melalui penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) antara PT Pertamina Hulu Borneo dan mitra Eni Peri Mahakam Ltd., dan PT Pertamina East Natuna di Wilayah Kerja (WK) Peri Mahakam dan WK East Natuna.
Untuk itu menrut Kholid, PHE perlu terus menjalin kerjasama dengan mitra, baik perusahaan dalam negeri dan luar negeri, baik untuk saling menimba pengalaman dan memitigasi risiko bisnis, juga melakukan alih teknologi serta dapat meningkatkan performa perusahaan.
"Kerjasama ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan publik apalagi menghadapi IPO. Biasanya kalau kita kerjasama dengan perusahaan dunia akan meningkatkan public trust," ujarnya.
Tak hilangkan kontrol
Sementara terkait rencana IPO PHE, pengamat ekonomi dan bisnis Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi mengatakan, IPO tidak akan menghilangkan kontrol negara terhadap perusahaan, sebab hanya 10 persen saham kepemilikan pemerintah yang dilepaskan ke publik.
‘’Jadi tak perlu ada kekhawatiran hilangnya kontrol negara atas PHE pasca IPO. Sehingga kontrol pemegang saham utama dalam hal ini pemerintah masih sangat besar,” katanya.
Bahkan menurut dia masuknya PHE ke lantai bursa akan berpengaruh positif terhadap kinerja dan pengelolaan manajemen yang lebih baik. Termasuk juga kontrol dan pertanggung jawaban terhadap publik.
“Tentunya harapan bukan hanya masuknya dana baru tetapi juga berkaitan dengan teknologi, pengelolaan manajemen yang lebih baik, termasuk juga kontrol publik. Karena ada saham publik. Saya kira akan lebih transparan,” katanya.
Pewarta: Subagyo
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
