Satpol PP dan Dinas Tata Ruang perkuat koordinasi pengawasan IMB

 

"Koordinasi sudah baik sesuai dengan peraturan yang ada. Pengawasannya oleh teman-teman tata ruang,  kalau  izin tidak keluar, ada surat peringatan dari Dinas Tata Ruang untuk didorong atau disarankan mengurus surat izinnya. Kemudian kami (Satpol PP) menyosialisasikan, mengedukasi  kepada masyarakat melalui media sosial  kita," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta Arifin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

 

Lalu, koordinasi dan sosialisasi tersebut kata Arifin semakin diperkuat agar menyadarkan dan mengedukasi masyarakat dalam proses perizinan membangun.

"Prinsipnya masyarakat tumbuh  kesadaran dan tanggung jawab dari dirinya terkait kewajiban dan keharusan ketika melakukan pembangunan, tentunya harus melalui proses perizinan lebih dulu. Ketika mendapatkan perizinan sesuai IMB yang dimiliki, maka mereka ketika membangun harus menyesuaikan sesuai izin yang dikeluarkan, kalo izinnya dua lantai ya harus dua lantai," jelas Arifin.

Lebih lanjut, Arifin juga menjelaskan Satpol PP akan bertindak jika pelanggaran  sudah dilakukan maka pelanggar akan diberikan teguran oleh dinas terkait. Kemudian  diberikan segel bahkan surat perintah bongkar (SPB).

"Jadi Satpol PP kalo sudah terima rekomendasi teknis bongkar dari dinas tata ruang, maka kita akan melakukan investigasi di lapangan atas surat yang diterima itu," ujar Arifin.

Arifin menyebutkan bahwa Satpol PP tidak langsung membongkar bangunan yang didirikan tanpa izin di lahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Tidak langsung bongkar, yang pasti ada pendekatan secara humanis kepada pemiliknya agar bongkar sendiri, diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri sama seperti yang di Pluit, yakni pemilik bangunan  segera menyesuaikan dengan perizinan yang dimiliki," ucap Arifin.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) membongkar tiga rumah semi permanen yang didirikan tanpa izin di Jalan Rawa Jaya RT 03/RW 04, Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur, Selasa lalu.

"Saya sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik untuk meninggalkan rumah dan membawa barang-barangnya. Kami berikan waktu 7x24 jam, 1x24 jam. Bahkan, kami sudah imbau sehari sebelum eksekusi agar warga itu meninggalkan lokasi," kata Lurah Pondok Kopi Muhammad Hardi di lokasi penertiban.

Selain tiga rumah itu, kata dia, pihaknya secara bertahap juga akan menertibkan beberapa bangunan rumah yang berada di lokasi yang sama.
Baca juga: Legislator minta Pemprov DKI atur tata ruang untuk tekan polusi
Baca juga: Melibatkan konsultan untuk mewujudkan Jakarta lebih baik
Baca juga: DKI bentuk tim bahas tata ruang setelah tak lagi jadi IKN