Kemenangan Partai Move Forward, yang dipimpin pria berusia 42 tahun itu, dalam pemilihan tersebut mengejutkan para pesaing kuatnya yang didukung oleh militer.
Pita menghadapi sejumlah protes, tiga di antaranya telah ditolak komisi pemilihan karena terlambat disampaikan dan empat keluhan lain terhadap partainya juga ditolak. Namun, Pita belum benar-benar bebas dari tuntutan.
Komisi tersebut akan menyelidiki apakah dia dengan sengaja melanggar syarat pendaftaran sebagai kandidat di parlemen karena memiliki saham di perusahaan media, yang dilarang oleh peraturan.
Pita menyatakan bahwa sahamnya di ITV telah dialihkan dan perusahaan itu bukanlah organisasi media yang aktif.
Jika terbukti melanggar, dia akan terkena diskualifikasi, hukuman penjara hingga 10 tahun, dan dilarang berpolitik selama 20 tahun.
"Ada informasi yang cukup untuk menduga bahwa calon ini tidak memenuhi syarat atau dilarang menduduki jabatan publik, sesuai aturan pemilihan, untuk menyelidiki Pita lebih jauh," kata ketua komisi pemilihan, Ittiporn Boonprakong, kepada Reuters.
Partai oposisi Move Forward dan Pheu Thai mengalahkan kubu konservatif yang bersekutu dengan militer. Kedua partai itu membentuk koalisi dengan enam partai yang lebih kecil.
Kemenangan itu menunjukkan penolakan yang kuat terhadap pemerintah dukungan militer yang berkuasa hampir sembilan tahun sejak kudeta pada 2014.
Namun, upaya Pita untuk menjadi PM diperkirakan akan menghadapi perlawanan di Senat yang dikuasai kubu konservatif dan ditunjuk oleh militer.
Pemungutan suara di parlemen untuk memilih PM baru dijadwalkan pada Agustus.
Agenda anti-kemapanan yang diusung Move Forward bertentangan dengan dengan kepentingan para tokoh militer dari kerajaan.
Mereka dan para konglomerat telah mempengaruhi politik selama berpuluh-puluh tahun di Thailand, negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara.
Move Forward mendapat dukungan besar dari anak-anak muda, juga para pemilih di ibu kota Bangkok. Partai itu menjanjikan perubahan institusional, termasuk mengurangi peran tentara dalam politik, menghapus monopoli, dan meninjau ulang undang-undang kontroversial yang melarang rakyat menghina kerajaan.
Menanggapi tuduhan terhadap partainya, sekretaris jenderal Move Forward, Chaitawat Tulathon, pada Senin mengatakan bahwa suara rakyat akan dilindungi.
"Komisi pemilihan dapat mengambil tindakan terhadap Pita di masa depan," kata dia dalam jumpa pers.
"Partai ini meyakini tuduhan-tuduhan itu tidak memiliki bukti yang cukup," katanya, menambahkan.
Sumber: Reuters
Baca juga: Calon PM Thailand janji loloskan UU pernikahan sesama jenis
Baca juga: Arti kemenangan oposisi Thailand untuk upaya ASEAN di Myanmar
Baca juga: Partai Move Forward Thailand percaya diri dapat bentuk pemerintahan
Penerjemah: Anton Santoso
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
