"Sudah cukup lama belum dibahas dan kami akan bahas kembali, mudah-mudahan masih tetap semangat untuk terus memperjuangkan," katanya dalam diskusi forum legislasi di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa.
Menurut dia, pembahasan itu tidak mudah, karena target disahkan RUU itu sebelum momentum KTT G20 lalu. Tetapi kenyataannya bergeser dari waktu yang ditentukan.
Dia mengakui dalam pembahasan RUU itu, banyak isu dan pasal yang kemudian menjadi perdebatan antar fraksi atau pun dari pemerintah.
"Saat ini masih pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) bersama pemerintah," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Diah Nurwitasari mengatakan RUU EBT merupakan usul inisiatif DPR yang telah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2023.
"Catatan saya, rapat terakhir sekitar akhir Februari 2023 dan setelah itu, sampai hari ini belum ada lagi pembahasan tentang RUU EBT," ungkapnya.
Menurut dia, terdapat slot untuk melanjutkan pembahasan RUU EBT untuk masa sidang saat ini. Komisi VII, kata dia, sangat bersemangat untuk segera menuntaskan RUU itu.
"Membahas RUU ini tidak hanya bisa dari sisi DPR saja, namun dari sisi pemerintah," ujarnya.
Dia menjelaskan pemerintah telah mengirimkan 574 DIM dan baru dibahas sekitar 170 DIM. Diah mengakui pembahasan yang belum mencapai titik temu antara DPR dan pemerintah terkait transisi energi, karena ingin mendapatkan peta jalan yang jelas.
Baca juga: Pengamat: skema "power wheeling" di RUU EBT tambah beban APBN
Baca juga: Wakil Ketua MPR minta skema 'power wheeling' dihapus dari RUU EBT
Baca juga: Komisi VII DPR bawa RUU EBT ke rapat paripurna pekan depan
Baca juga: Tumpang tindih energi fosil dan energi terbarukan di RUU EBT
Pewarta: Fauzi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
