Jakarta (ANTARA) - Indonesia menyambut baik komitmen Norwegia sebesar 250 juta dolar AS (sekitar Rp3,7 triliun) untuk implementasi Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP).

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi usai melakukan pertemuan dengan Menlu Norwegia Anniken Huitfeldt dalam format Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral (JCBC) ke-5 di Oslo, pada Senin (12/6).

“Bersama dengan Menlu Norwegia, saya menyambut penandatanganan MoU untuk mendukung pengurangan emisi dari Forestry and Other Land Use (FOLU),” ujar Retno ketika menyampaikan pernyataan pers secara daring melalui YouTube Kemlu RI pada Selasa.

Kerja sama yang sudah mulai berjalan itu akan sangat berguna untuk mendukung upaya Indonesia menurunkan emisi dari sektor kehutanan.

Ditandatangani pada November 2022 di sela-sela KTT G20, JETP merupakan skema kemitraan pendanaan transisi energi terbesar di dunia.

Baca juga: Indonesia ajak Norwegia investasi dalam industri baterai listrik

Kemitraan ini disepakati oleh pemerintah Indonesia bersama dengan negara maju yang tergabung dalam Kelompok Mitra Internasional (IPG) seperti Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, dan Inggris.

Untuk mencapai target transisi energi berkeadilan, pendanaan awal publik dan swasta senilai 20 miliar dolar AS (sekira Rp296,8 triliun) selama periode tiga hingga lima tahun akan dikerahkan melalui koordinasi Sekretariat JETP.


Dalam pertemuan JCBC, Menlu Retno juga membahas mengenai perdagangan dua negara yang meningkat dua kali lipat tahun lalu.

Kedua negara juga berkomitmen untuk terus mengimplementasikan Indonesia-EFTA CEPA. EFTA merupakan suatu organisasi ekonomi di Kawasan Eropa yang beranggotakan Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss

“Indonesia mengajak Norwegia untuk meningkatkan investasi, baik di bidang pembangunan industri hilir maupun energi hijau,” tutur Retno.

Lebih lanjut, kedua Menlu juga membahas mengenai dialog HAM dan sepakat berkolaborasi untuk memajukan hak-hak perempuan, termasuk di Afghanistan.

Norwegia dan Indonesia akan menjadi penyelenggara bersama Development Leaders’ Conference pada 2023 dan 2024.

Selain isu bilateral, dalam JCBC dibahas pula mengenai isu regional dan kerja sama multilateral, termasuk antara lain isu Myanmar dan Afghanistan.

“Saya juga menggunakan kesempatan pertemuan JCBC untuk meminta dukungan Norwegia untuk pencalonan Indonesia di Dewan HAM 2024-2026 dan DK PBB 2029-2030,” kata Retno.  

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023