target sudah kami bagi untuk masing-masing provinsi
Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mulai menggelar pelayanan Keluarga Berencana (KB) Serentak Sejuta Akseptor untuk menyambut Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 tahun 2023 pada 29 Juni mendatang.

“Tujuan umum dari kegiatan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor ini adalah untuk meningkatkan akses pelayanan KB yang berkualitas bagi Pasangan Usia Subur (PUS),” kata Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Eni Gustina dalam acara Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional ke-30 yang diadakan di Jakarta, Rabu.

Eni menjelaskan secara khusus pelayanan tersebut ditujukan tidak hanya untuk menekan angka kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need), melainkan juga guna meningkatkan komitmen pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah bersama mitra kerja dalam program Keluarga Berencana.

Tujuan lainnya adalah meningkatkan kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi dalam upaya peningkatan kesertaan ber-KB di wilayah kerjanya, meningkatkan capaian peserta KB baru dan menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi.

Baca juga: BKKBN jaring ratusan akseptor KB lewat pelatihan layanan kontrasepsi
Baca juga: BKKBN: 96.803 akseptor KB terlayani di Hari Perempuan Internasional

Kegiatan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor ini dilakukan secara serentak di seluruh provinsi selama satu hari yakni tanggal 14 Juni 2023 dan mulai pukul 00.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat dengan target akseptor yang diharapkan adalah sejumlah 1.244.348 akseptor.

“Target sudah kami bagi untuk masing-masing provinsi,” katanya.

Eni mengatakan adapun jenis pelayanan KB yang yang disediakan kepada masyarakat terdiri dari alat kontrasepsi berupa pil, kondom, suntik, IUD, implan, Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan, kondisi zona wilayah dan protokol kesehatan.

Acara itu dibuka dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra kerja BKKBN yakni Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI) dan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI).

Terjalinnya kerja sama itu dilakukan sebagai landasan kerja sama yang lebih intensif, untuk berfokus meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Harapannya dapat dilakukan upaya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya, perluasan mitra dan jejaring pelayanan KB serta kegiatan lainnya,” ujar Eni.

Baca juga: BKKBN Kepri optimistis penuhi target nasional 15 ribu akseptor KB
Baca juga: BKKBN: Jumlah akseptor di Jatim capai 81.637 pada triwulan I 2023

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menambahkan sebanyak hampir 100 ribu penyuluh KB diterjunkan agar target 1,2 juta akseptor itu bisa tercapai dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke daerah terluar dan terpinggir.

Ia optimis target akan tercapai karena situasi pandemi COVID-19 yang dinilai sudah membaik, sehingga tidak ada lagi kendala yang menyebabkan keterbatasan para penyuluh untuk memberikan pelayanan terbaik pada keluarga yang membutuhkan.

“Kami menyasar penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Jadi kita berharap menghasilkan kontrasepsi jangka panjang di atas 40 persen,” katanya.

Baca juga: Aplikasi "Klik KB" dikembangkan BKKBN untuk tingkatkan akses akseptor
Baca juga: BKKBN gelar layanan metode operasi wanita tarik masyarakat DIY ikut KB
Baca juga: BKKBN: Kapal Laksamana Malahayati perluas layanan KB daerah terpencil

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2023