"Untuk menjaga komitmen tersebut tentunya harus didukung oleh seluruh jajaran personel PMI mulai dari pengurus, staf hingga relawan baik yang bertugas di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota," kata Bendahara Umum PMI Pusat Suryani Sidiq Motik melalui sambungan telepon pada Jumat, (16/6).
Menurut Suryani, PMI yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan finalisasi peraturan organisasi dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan, aset dan logistik PMI sebagai upaya dari lembaga kemanusiaan terbesar di Indonesia ini untuk menjaga kepercayaan publik dengan menyempurnakan regulasi yang sudah ada, sehingga hasil audit pengelolaan keuangan, aset dan logistik dapat dipertanggungjawabkan.
Regulasi ini dibuat agar kebutuhan saat melaksanakan misi kemanusiaan bisa sesuai, sehingga aturan perlu disempurnakan. Selain mengandalkan bantuan dari luar. PMI, tengah mengembangkan berbagai program untuk menjaga kebutuhan yang berkelanjutan yang bersumber dari penghasilan PMI.
Baca juga: PMI sosialisasikan pentingnya pahami hubungan toksik lewat KSR
Tentunya, sebagai organisasi PMI harus memiliki usaha sendiri yang nantinya pendapatan atau keuntungannya untuk menghidupkan lembaga. Adapun usaha tersebut seperti mendirikan klinik, kemudian unit pelaksana teknis (UPT) pelatihan mengenai kebencanaan yang dibutuhkan bagi dunia usaha, apalagi saat ini banyak mitra PMI dari kalangan pelaku usaha.
Sementara, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan PMI sebagai organisasi kemanusiaan harus dapat mengelola serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan publik. Mengingat banyak keuangan yang dikelola oleh PMI bersumber dari bantuan-bantuan seperti pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
Kunci untuk menjaga kepercayaan publik adalah pada di akuntabilitas, karena tidak akan ada orang yang mau bergerak membantu atau memberikan donasi kepada PMI jika tidak percaya. Dan itu semua akan bisa terwujud jika PMI punya petunjuk organisasi dan teknis yang jelas, dipahami dan dijalankan.
Bidang tugas yang dihadapi PMI dalam program pelayanan kemanusiaan seperti pertolongan darurat dan kebencanaan memerlukan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan.
Dalam acara yang dilaksanakan dari tanggal 15 sampai 19 Juni ini juga dihadiri oleh Ketua Bidang Hukum dan Aset PMI Pusat Rapiuddin Hamarung serta para peserta dari jajaran pengurus dan kepala markas dari perwakilan 19 Provinsi se-Indonesia dan Perwakilan dari IFRC.
Baca juga: Bamsoet ajak masyarakat dukung kerja-kerja palang merah indonesia
Baca juga: Jusuf Kalla minta personel PMI memberikan pertolongan sepenuh hati
Baca juga: Wagub Jateng apresiasi PMI bantu kelancaran arus mudik & balik Lebaran
Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
