Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyerahkan hasil riset data desa presisi (DDP) kepada Pemerintahan Kalurahan atau Desa Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di DIY, Minggu.
"Kami melakukan penelitian seperti ini di seluruh Indonesia. Wukirsari adalah desa pertama di DIY yang mendapatkan kesempatan pendataan desa presisi," kata Rieke dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Ia pun menyampaikan hasil dari riset sejak Maret hingga Juni 2023 dengan pendekatan partisipatif dan didukung teknologi digital dari tim peneliti Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) itu merupakan upaya untuk menghadirkan data desa secara akurat, terintegrasi, valid, dan mampu menjadi basis utama dari kebijakan pembangunan desa.
Data tersebut diserahkan secara simbolik kepada Lurah Wukirsari Susilo Hapsoro, lalu disertai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Yayasan Pitaloka dan Pemerintahan Desa Wukirsari.
Data tersebut diserahkan secara simbolik kepada Lurah Wukirsari Susilo Hapsoro, lalu disertai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Yayasan Pitaloka dan Pemerintahan Desa Wukirsari.
Setelah menyerahkan hasil riset data desa presisi (DDP) itu, Rieke mengatakan bahwa pihaknya akan mendampingi sumber daya manusia (SDM) Desa Wukirsari untuk memproduksi datanya sendiri.
"Kami melakukan pendampingan terhadap sumber daya desa untuk memproduksi datanya sendiri. Yang menerbangkan drone adalah anak-anak Desa Wukirsari dan semoga tidak berhenti di data," ujarnya.
Menurut Rieke, kesejahteraan masyarakat desa yang diupayakan melalui program-program pembangunan Kalurahan Wukirsari hanya dapat dicapai dengan data yang akurat dan presisi hingga alokasi anggaran desa menjadi tepat sasaran.
Penyerahan hasil riset itu bertepatan pul dengan perayaan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kalurahan Wukirsari. Acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bantul Abdul Halim Muslih, Ketua DPRD Kabupaten Bantul Hanung Raharjo, dan anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayati.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Fenomena putus sekolah tidak bisa dianggap remeh
Baca juga: Komisi II DPR setujui tiga Rancangan PKPU dan Perbawaslu
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Fenomena putus sekolah tidak bisa dianggap remeh
Baca juga: Komisi II DPR setujui tiga Rancangan PKPU dan Perbawaslu
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
