Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membeberkan telah melakukan penguatan analisis iklim sebagai salah satu bentuk pencegahan terjadinya asap lintas batas negara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Dari data analisa tersebut kita lakukan early warning atau sistem peringatan dini yang secara terus menerus. Jadi tidak hanya dilakukan pada saat terjadi kebakaran hutan, tapi setiap hari kita lakukan,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi dalam FMB9: Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Laksmi menuturkan untuk mencegah asap lintas batas tersebut Indonesia melalui KLHK, telah melakukan tiga upaya pencegahan. Pertama, melakukan penguatan analisis iklim dan cuaca untuk memastikan fenomena El Nino dan La Nina.

Baca juga: KLHK: Tidak perlu tunggu karhutla untuk tindak penebang kayu ilegal

Dari data analisis tersebut, KLHK bersama pihak terkait yang menangani karhutla akan mendapatkan pembaharuan informasi di lapangan sebanyak dua kali dalam sehari melalui gawai. Dari informasi itu, nantinya pemerintah akan melakukan sistem peringatan dini secara terus-menerus kepada masyarakat.

Upaya kedua yang KLHK lakukan adalah menggencarkan operasionalisasi di lapangan dengan patroli mandiri yang dilakukan oleh pemadam kebakaran hutan yang ada di KLHK. Selain itu dilakukan juga patroli terpadu bersama aparat, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri dan masyarakat.

Pada tingkat masyarakat, KLHK telah memperkuat pemberdayaan warga sekitar yang salah satunya melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 11.100 anggota di seluruh Indonesia.

"Kelompok Masyarakat Peduli Api ini tidak hanya disiapkan untuk pemadam kebakaran, tetapi sebetulnya untuk memberikan solusi kepada masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya, kemudian baru bermanfaat juga pada lingkungannya,” ucapnya.

Lebih lanjut Laksmi menyebutkan KLHK bahkan sudah membuat sistem pengelolaan lanskap. Melalui cara itu, pemerintah menggencarkan pengenalan praktik-praktik baik pembakaran lahan tanpa bakar.

"Itu membuat kita sejak tahun 2020 sampai 2022 sama sekali tidak terjadi kebakaran yang menimbulkan asap lintas batas. Di tahun 2015 memang ada kebakaran hutan yang besar, tapi saat itu kita belum memulai solusi permanen. Saat itu ada masa sekitar dua bulan terjadi peristiwa lintas batas asap,” kata dia.

Lebih lanjut Laksmi bercerita di tahun 2016, asap akibat karhutla semakin bisa dikendalikan. Hanya butuh waktu dua minggu saja asap berhasil dihilangkan. Sedangkan di tahun 2017, tercatat asap terlihat hanya dalam kurun waktu dua hari saja.

Sedangkan di tahun 2018 sama sekali tidak terjadi lintas batas asap. Meski asap kembali muncul di tahun 2019 dalam waktu dua jam. Dari kurun waktu kejadian itulah, ketiga upaya itu berhasil membuat asap cepat menghilang dan mencegah kerugian negara yang lebih besar.

Kemudian Laksmi menekankan pencegahan asap lintas batas ini, dipastikan akan terus dilakukan secara komprehensif, dengan memperkuat penegakan hukum serta melakukan pencegahan yang sistematis dan permanen.

“Kita tahu kita berada pada lokasi yang memang rawan bencana bukan hanya kebakaran hutan tapi bencana hidrometeorologi lain. Selain itu, saya juga setuju sekali kalau penegakan hukum bisa dijadikan sebagai upaya jangka panjang dan merupakan bagian dari solusi permanen,” ujarnya.

Baca juga: Pj Bupati Aceh Tengah minta warga tak buka lahan dengan cara dibakar

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023