"Festival Pinggiran Yogyakarta tersebut dilakukan guna memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada para pemulung yang beberapa di antaranya tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP)," kata Ketua Program Advokasi Komunitas Cermat Demokrasi Rais Assad Faiz dalam keterangan tertulis usai kegiatan tersebut di Yogyakarta, Selasa.
Festival tersebut dihadiri sebanyak 31 warga Glendongan, Tambakbayan yang sehari hari bekerja sebagai pemulung, mereka terdiri atas 20 orang dewasa dan 11 anak-anak.
"Kegiatan ini adalah bagian dari keseluruhan proses advokasi yang Cermat Demokrasi lakukan untuk mendorong pemenuhan hak sipil dan politik bagi para pemulung," katanya.
Menurut dia, festival yang diisi dengan tes kesehatan gratis, pembagian bantuan sosial berupa sembako, dan workshop karya seni untuk anak-anak tersebut harapannya bisa menjadi sarana pendidikan kewarganegaraan yang lebih menyentuh.
"Kita ingin memberikan gambaran bagaimana layanan-layanan sosial tersebut idealnya bisa kita dapatkan ketika kita tercatat sebagai warga negara negara Indonesia, sehingga para peserta yang belum memiliki KTP terdorong untuk mengurus KTP-nya," katanya.
Dia mengatakan, usai kegiatan tersebut, komunitas ini akan melakukan kegiatan 'public hearing' (dengar pendapat) dengan mengundang pihak pemerintah Kabupaten Sleman, perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan penyelenggara pemilu setempat.
"Dengar pendapat itu sebagai puncak dari advokasi pemenuhan hak sipil dan politik warga pemulung untuk menyampaikan aspirasi mereka, khususnya membantu mereka menyelesaikan persoalan data kependudukan dan terdaftar sebagai pemilih Pemilu 2024," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman Aswino Wardhana mengatakan, betapa pentingnya partisipasi warga negara dalam pemilu dan kesiapan KPU kabupaten dalam mengawal hak pilih pemilih rentan.
"KPU siap membantu warga untuk terdaftar sebagai pemilih di 2024, bagi yang KTP-nya di luar Yogyakarta nanti akan kami fasilitasi dengan formulir A5," katanya.
Baca juga: Pemerintah akan pisahkan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila
Baca juga: Menyambut kembalinya mata pelajaran PMP
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
