“Perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat menjadi salah satu kunci pencegahan stunting. Salah satu perubahan itu diantaranya terkait pemahaman bahwa ikan jauh lebih baik dari pada sayur untuk mencegah potensi tubuh kerdil,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Jakarta, Rabu.
Hasto menuturkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting menyebutkan salah satu intervensi spesifik yang berhubungan dengan kesehatan seperti PHBS, diperlukan upaya berupa penyediaan air bersih dan sanitasi di lingkungan keluarga.
Tetapi PHBS juga perlu dijalankan lewat perubahan perilaku makan dari makanan siap saji menjadi makanan yang mengandung protein hewani, seperti ikan yang mengandung asam lemak tak jenuh berupa Omega3, yodium, selenium, fluorida, zat besi, magnesium, zink, taurin, serta coenzyme Q10.
Di samping itu ketika keluarga menjalankan PHBS, perlu ada perhatian pula dari sisi kesehatan reproduksi. Hasto menyarankan agar ketika merencanakan kehamilan, setiap anggota keluarga bisa memahami pentingnya menghindari 4Terlalu.
Baca juga: BKKBN imbau tingkatkan konsumsi pangan lokal cegah stunting
“Jangan hamil di usia yang terlalu muda, terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkannya, dan terlalu tua usia saat melahirkan,” ujarnya.
Kemudian, menurut dia, dibutuhkan pembinaan pada anak di usia remaja guna menghindari nikah usia anak, menghindari perilaku seks pra nikah, dan menjauhkan penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Aat Adiktif (NAPZA).
Untuk itu BKKBN sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mencegah naiknya jumlah perkawinan usia anak dan sosialisasi perbaikan pola pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
BKKBN juga terus mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN Pasti) sebagai pedoman pelaksanaan penurunan stunting. Hasto juga meminta semua pemerintah daerah (pemda) ikut mematuhinya dengan menggaungkan lebih keras PHBS.
“Saya tekankan bahwa penanganan stunting diperlukan untuk menjawab tantangan terhadap kualitas penduduk Indonesia, serta menghadapi bonus demografi dan Indonesia Emas pada 2045 mendatang,” katanya.
Baca juga: BKKBN minta mahasiswa KKN cermati kasus stunting di tiap daerah
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
