"Harus ada audit dari BPBUMD biar kita tau berapa kerugian yang muncul biar masyarakat tahu," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu saat rapat dengan jajaran PT Pembangunan Jaya Ancol, Rabu.
Audit tersebut harus dilakukan lantaran DPRD menganggap ada indikasi pembiaran dari pihak BP BUMD atas masalah internal PT Pembangunan Jaya Ancol.
Dia mengaku baru mengetahui bahwa permasalahan di internal Ancol telah terjadi sejak tahun 2004.
Sejauh ini PT Pembangunan Jaya Ancol hanya melaporkan tentang kondisi keuangan yang sempat merugi karena pandemi COVID-19.
Baca juga: DPRD bentuk pansus guna selesaikan kisruh di PT Pembangunan Jaya Ancol
Baca juga: DPRD panggil Jaya Ancol terkait isu proyek mangkrak
Dengan hasil audit tersebut, Suhud berharap BP BUMD bisa mengambil tindakan tegas untuk menindak PT Pembangunan Jaya.
Sebelumnya, ramai dibicarakan beberapa proyek yang ada di dalam Ancol mangkrak
seperti pembangunan mal, hotel hingga apartemen. Proyek tersebut tidak berjalan dan berujung menimbulkan kerugian terhadap Ancol.
Masalah bertambah dengan adanya isu dualisme antara pihak perusahaan yang bekerjasama dengan pihak PT Pembangunan Jaya Ancol.
Karena permasalahan tersebut, Komisi B DPRD DKI memanggil jajaran PT Pembangunan Jaya Ancol.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
