“Hal ini mendorong kita untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang semakin besar, seperti makanan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan kesehatan yang memadai,” kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto dalam acara 8 Miliar Kehidupan: Kesempatan Tanpa Batas: Pentingnya Hak dan Pilihan di Jakarta, Rabu.
Boni menuturkan jumlah penduduk dunia yang kini mencapai 8 miliar jiwa itu, telah mengalami peningkatan yang amat cepat, yakni lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu 50 tahun saja.
Laju pertumbuhannya beriringan dengan peningkatan harapan hidup, perkembangan medis, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, jumlah kelahiran meningkat, sementara tingkat kematian menurun.
Baca juga: UNFPA: Laporan SWP buka ketimpangan yang terjadi pada penduduk dunia
Baca juga: UNFPA-BKKBN luncurkan Laporan SWP respons perubahan demografi dunia
Di Indonesia sendiri jumlah penduduknya sudah lebih dari 280 juta jiwa. Jika melihat struktur demografi penduduk, jumlah usia anak muda yang produktif semakin meningkat. Populasi muda ini merupakan aset berharga bagi pembangunan negara, yang perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan menyediakan pendidikan dan pelatihan yang memadai.
Meski demikian pengadaan layanan kesehatan yang baik juga berimbas pada bertambahnya penduduk lansia. Hal ini memberikan tekanan pada infrastruktur, pelayanan publik, dan sumber daya alam.
Sebab kebutuhan lansia juga perlu diperhatikan karena persentasenya yang ikut terus meningkat. Boni mengatakan pemerintah perlu hadir memberikan layanan kesehatan dan dukungan sosial kepada populasi yang menua, karena sangat penting untuk lansia menjalani kehidupan yang bermartabat dan bermanfaat.
“Makanya kita harus berhati-hati dalam perencanaan pembangunan nasional kita, memastikan bahwa pembangunan ekonomi sejalan dengan kebutuhan penduduk, dan menyediakan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang lebih baik,” ujarnya.
Boni melanjutkan keberhasilan program KB di Indonesia telah membawa penurunan Angka Kelahiran Total (TFR) yang signifikan, hingga mencapai angka yang ideal yaitu 2,18.
“Meskipun masih menyisakan disparitas antar wilayah yang cukup lebar, namun kita harus mulai bergeser dari pengendalian kuantitas menuju pilar-pilar berikutnya dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) pembangunan kependudukan, yang masih menjadi tugas berat yaitu peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, maupun pengarahan persebaran penduduk,” katanya.
Guna mengawal betul penduduk bisa tumbuh seimbang dengan tetap berkualitas, Boni mengingatkan situasi kependudukan di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang multidimensi. Dengan demikian perlu adanya pendekatan komprehensif dan berkesinambungan.
Pemerintah perlu terus memprioritaskan kebijakan dan program yang kependudukan, sekaligus berinvestasi dalam infrastruktur kesehatan dan layanan sosial untuk mendukung pertumbuhan penduduk seimbang.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan bersama seluruh lapisan masyarakat akan dapat bersinergi, berkolaborasi, dan berkomitmen dalam menghadapi perubahan-perubahan demografi.
“Caranya dengan mendengarkan suara-suara perempuan, berinvestasi pada penelitian, memperkuat sistem kesehatan, meningkatkan kesetaraan gender di seluruh bidang kebijakan, dan mengangkat derajat perempuan dan anak perempuan,” katanya.*
Baca juga: BKKBN: Perhatikan kesehatan mental dalam wujudkan penduduk berkualitas
Baca juga: BKKBN luncurkan Aplikasi Siperindu untuk jaga penduduk tumbuh seimbang
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
