Diungkapkan Dr. Darmansjah Djumala di Jakarta, Sabtu bahwa yang pertama kali menginternasionalkan Pancasila adalah Ir. Soekarno, presiden pertama Indonesia, di Sidang Umum PBB di New York, 30 September 1960.
Dalam paparannya bertajuk "Internasionalisasi Nilai Pancasila di Era Globalisasi", Djumala mengatakan Pancasila tidak saja dikenal oleh bangsa Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat internasional.
Ia mengatakannya melalui pidatonya yang berjudul "To Build the World a New" (Membangun Dunia Kembali), Bung Karno memperkenalkan Pancasila kepada peserta sidang yang datang dari seluruh penjuru dunia.
Dalam pidatonya Bung Karno menegaskan Pancasila mengandung nilai yang dimiliki juga oleh dua ideologi besar saat itu yang justru sedang berseteru, yaitu Liberal-Kapitalis dan Sosialis-Komunis.
Baca juga: Wakil Ketua MPR usulkan DPRD susun perda pembinaan Pancasila
Baca juga: Menko PMK sebut Pancasila & Trisakti bukti perjuangan Bung Karno
Oleh karena itulah, Pancasila itu mengandung nilai-nilai universal, sehingga bisa mempertemukan dua arus besar ideologi dunia. Dalam konteks ini, Dr. Djumala, yang saat ini juga menjabat sebagai Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, mengatakan Pancasila secara nilai adalah ideologi perdamaian.
Lebih jauh dikatakan Djumala, bukan suatu kebetulan jika UNESCO-PBB berbulat hati memutuskan pidato Pancasila Bung Karno itu sebagai Arsip Dunia.
Tentu PBB mempertimbangkan relevansi dan universalitas nilai Pancasila dengan suasana kebatinan dunia saat ini. Ketika dunia masih dilanda konflik berlatar etnis, suku, ras, budaya dan agama, nilai Pancasila menunjukkan relevansi dan aktualitas-nya.
Dikatakan oleh Bung Karno, ideologi yang dibawa oleh kedua adi daya justru menjerumuskan dunia dalam kecamuk perang. Pancasila justru membawa pesan perdamaian, karena Pancasila adalah ideologi perdamaian yang terefleksi dalam sila-sila-nya.
Menurut dia, dengan statusnya sebagai Arsip Dunia, pidato Pancasila Bung Karno akan sering digunakan oleh para pemikir dan akademisi untuk menggunakannya sebagai referensi.
"Dalam perspektif kebijakan luar negeri, status sebagai Arsip Dunia itu bisa dimanfaatkan oleh para diplomat Indonesia sebagai tools of diplomacy, terutama dalam memfasilitasi negara-negara yang dilanda konflik berlatar suku, etnis, ras dan agama," demikian Dr. Djumala.
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
