Persoalan kita yang terbesar itu adalah saat ini kita itu masih jalan sendiri-sendiri.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menyatakan bahwa diperlukan badan nasional yang mengintegrasikan seluruh komponen dari industri sawit.

“Persoalan kita yang terbesar itu adalah saat ini kita itu masih jalan sendiri-sendiri. Di hilir jalan sendiri, di hulu jalan sendiri, bahkan seringkali perilakunya saling 'membunuh', kebijakannya juga satu ke timur, satu ke barat, yang akhirnya itu membuat kita menderita, membuat kita sulit bergerak,” ujar Tungkot Sipayung dalam acara Special Dialogue yang diadakan CNBC Indonesia yang dipantau secara virtual, di Jakarta, Senin.

Salah satu kebijakan dalam industri sawit di Indonesia adalah pungutan ekspor dan bea keluar yang menjadi instrumen untuk menjaga irama hilirisasi industri kelapa sawit.

Artinya, kebijakan tersebut bukan sekadar memberikan pajak perdagangan, tetapi mendorong hilirisasi agar Indonesia menjadi pemain utama dalam crude palm oil (CPO), hilirisasi industri sawit, ekspor biodiesel, minyak goreng, hingga olein.

“Nah itulah fungsi daripada kebijakan pungutan ekspor itu dibuat, dirancang demikian bagus,” ujarnya pula.

Adapun kebijakan bea keluar dapat pula digunakan dalam industri sawit melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Jadi kalau misalnya kita mau mengusulkan ke DPR supaya bea keluar juga bisa digunakan (untuk industri sawit), ya itu saya pikir tidak masalah, itu boleh. Dan memang digunakan, hanya saja mekanismenya berbeda-beda,” ujar Tungkot.

Menurut dia, pengelolaan industri sawit harus diubah dengan mengintegrasikan hulu dan hilir, karena integrasi hanya terlihat di sisi industri hilir. Dalam arti, tidak boleh dikatakan jika produktivitas sawit menurun, hanya disalahkan kepada para pelaku sawit, tetapi perlu fokus terhadap kebijakan yang berlaku.

“Sekarang kita ini, iramanya beda-beda. Ada irama jaipong, ada irama melayu, ada irama caca. Ini kan sulit kita ini. Yang masalahnya adalah ketika Eropa gendangnya ditabuh (melakukan kampanye negatif sawit Indonesia), kita menari bersama-sama mengikuti apa yang diinginkan Eropa,” kata dia lagi.
Baca juga: Luhut sebut 3,3 juta hektare lahan sawit masuk kawasan hutan
Baca juga: Ketum GAPKI berharap tidak ada lagi pajak tambahan di industri sawit

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023