Saat menyampaikan materi dalam kegiatan "Journalist Class Angkatan 6" yang digelar OJK di Yogyakarta, Selasa, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK Rudy Agus P Raharjo mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan.
"Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK memiliki mandat untuk melakukan pelindungan konsumen dan masyarakat serta melakukan pengawasan market conduct," katanya.
Menurut dia, penanganan pengaduan oleh OJK dapat disampaikan melalui APPK karena konsumen dapat dengan mudah menyampaikan pengaduan ke pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).
Selain itu, kata dia, konsumen mudah memantau penanganan yang sedang dilakukan PUJK dan mudah meneruskan sengketanya ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
"Pelaporan juga dapat disampaikan ke kanal Kontak 157 atau WhatsApp di nomor 081157157157," jelasnya.
Menurut dia, OJK melalui APPK dapat memastikan sengketa akan ditangani LAPS dan PUJK, dapat informasi pengaduan berindikasi pelanggaran PUJK, dan dapat melakukan penyempurnaan ketentuan dan pengawasan.
Lebih lanjut, Agus mengimbau konsumen dan masyarakat untuk mewaspadai social engineering (SoCeng) yang merupakan salah satu modus kejahatan dengan memanipulasi kondisi psikologis korban.
"Pelaku kejahatan SoCeng ini bisa menguras rekening tabungan tanpa disadari oleh korban. Agar terhindar dari modus SoCeng, konsumen dapat lakukan langkah-langkah seperti jangan mudah percaya apabila terdapat permintaan atau pertanyaan yang berkaitan dengan password, PIN, OTP, MPIN, maupun data pribadi.
Langkah berikutnya, kata dia, pastikan kembali ke laman/website, call center,dan hotline resmi serta jangan sembarangan mengunduh aplikasi yang meminta akses terhadap seluruh data-data ponsel.
Selanjutnya, blokir nomor telepon pelaku atau media sosial pelaku dan laporkan ke pihak kepolisian apabila sudah mengalami kerugian.
"Dalam hal konsumen terjerat Soceng, dapat dilaporkan kepada kepolisian untuk dilakukan proses hukum terhadap kasus pidana penipuan, membuat laporan kepada PUJK agar dapat dilakukan pemblokiran, dan menyampaikan ke OJK terkait kasus yang dialami," katanya.
Ia mengatakan sejak berdirinya OJK hingga 21 Mei 2023 telah dilakukan layanan konsumen sebanyak 1.116.175 layanan dari seluruh sektor jasa keuangan, sedangkan pada periode 1 Januari 2022 hingga 23 Mei 2023 sebanyak 437.341 layanan.
Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang selanjutnya disebut dengan SWI.
"SWI merupakan wadah koordinasi 12 kementerian dan lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Selain SWI pusat, terdapat juga SWI di daerah," jelasnya.
Terkait dengan proses penanganan yang dilakukan oleh SWI, dia mengatakan hal itu diawali dengan laporan masyarakat dan kementerian/lembaga kepada SWI yang kemudian dilakukan review dan verifikasi oleh SWI terkait laporan entitas ilegal.
Menurut dia, SWI kemudian akan melakukan tindak lanjut terhadap entitas terkait untuk dilakukan pemblokiran dan selanjutnya menerbitkan siaran pers sebagai pemberitahuan kepada masyarakat agar tidak terjerumus entitas ilegal dimaksud.
Baca juga: OJK: Inovasi keuangan digital perlu diatur untuk lindungi konsumen
Baca juga: Pelaku UMKM hingga pelajar jadi target literasi keuangan OJK
Baca juga: OJK: Waspadai penipuan dengan modus "sniffing"
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2023
