Yogyakarta (ANTARA News) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyatakan kawasan Gunung Merapi perlu dipetakan kembali sehingga dapat diketahui apakah warga yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) perlu direlokasi atau tidak. "Memang tidak mudah meminta warga direlokasi karena mereka melihat wilayah itu akan menjadi subur. Tetapi, jika pemerintah dulu bersikap konsisten, sebenarnya di KRB sekarang tidak ada lagi permukiman penduduk," kata Sultan HB X di Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu. Pada waktu Gunung Merapi meletus sekitar 1980-an, warga di daerah bahaya Merapi sudah melakukan "bedol desa" ke daerah transmigrasi di Sitiung, Sumatera Barat. Namun nyatanya sekarang wilayah itu dihuni kembali atas pertimbangan kawasan tersebut sangat subur dan menarik sebagai tempat tinggal. "Karena itu, wilayah Merapi perlu dipetakan lagi termasuk kawasan wisatanya dengan mempertimbangkan apakah kawasan itu benar-benar aman dijadikan untuk obyek wisata," kata Sultan. Ia mengatakan, pembahasan mengenai pemetaan ini memang memerlukan waktu dan perlu dibicarakan dengan seluruh instansi terkait. Namun hal ini penting dilakukan agar warga desa tidak terus menerus khawatir akan keselamatan diri dan keluarganya. Ketika ditanya tentang bunker yang meminta dua korban jiwa, Sultan HB X mengatakan, pihaknya sudah meminta agar keberadaan ruang lindung darurat tersebut dievaluasi kembali untuk mengetahui apakah masih layak digunakan sebagai tempat berlindung dari awan panas oleh warga setempat. "Tetapi ketimbang beresiko besar sebagai tempat berlindung, mengingat masyarakat tidak bisa membedakan apakah luncuran awan panas membawa material vulkanik atau tidak, lebih baik bunker tersebut tidak digunakan lagi," ujarnya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006