"Kami di DPR tentu sangat mendukung perbaikan tata kelola keamanan laut kita setelah melihat banyak dinamika dan evaluasi serta betapa strategis-nya Indonesia harus menjaga keamanan lautnya," ungkap Christina dalam Lokakarya tentang Keamanan Laut di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, upaya tersebut bisa dilakukan melalui pembentukan legislasi setelah adanya evaluasi menyeluruh implementasi PP Nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (KKPH).
Hal ini juga termasuk mendorong segera diselesaikannya draf Perpres Kebijakan Nasional KKPH.
Ia menjelaskan adanya Peraturan Pemerintah dan Perpres menyangkut keamanan laut menjadi langkah awal masuk ke fase koordinasi sekaligus evaluasi untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan kemungkinan peningkatan ke dalam bangunan kebijakan atau pelembagaan yang lebih permanen.
Baca juga: Bakamla RI dan sinergitas patroli keamanan laut
Baca juga: Kepala Bappenas beberkan isu-isu strategis keamanan laut
Baca juga: Bakamla RI dan sinergitas patroli keamanan laut
Baca juga: Kepala Bappenas beberkan isu-isu strategis keamanan laut
"Maka pintu masuk awal bisa melalui evaluasi PP dan Perpres untuk selanjutnya merumuskan regulasi yang baru, termasuk memberi masukan bagi draf Perpres Kebijakan Nasional KKPH. Dari inisiatif masyarakat dan stakeholder (pemangku kepentingan terkait tentu masukan-masukan tersebut akan jadi materi juga bagi DPR RI," jelasnya.
Lebih lanjut, sambung Christina, kompleksitas masalah keamanan laut di Indonesia sangat mustahil diserahkan urusannya kepada satu lembaga saja. Meski demikian adanya banyak instansi juga membuat kewalahan karena adanya tumpang tindih kewenangan dan fungsi serta penggunaan sumber daya yang kurang efisien.
"Maka upaya perampingan tentu harus dipikirkan tetapi tidak juga tunggal karena wilayah perairan kita yang sangat luas. Kerumitan yang sama juga dialami berbagai negara lain, kita bisa belajar dari pengalaman mereka sembari tetap berupaya mencari formula terbaik bagaimana tata kelola keamanan laut bisa dilakukan lebih optimal," kata dia.
Baca juga: Kepala Bakamla sampaikan Kuantitas ancaman keamanan laut 2022 turun
Dia menambahkan bahwa tata kelola keamanan laut sangat penting mengingat dinamika tantangan yang ada. Adapun proyeksi 20 tahun ke depan, tantangan keamanan laut bukan lagi tantangan yang biasa-biasa saja (konvensional) seperti yang biasa dihadapi selama ini seperti illegal fishing, people smuggling, atau perdagangan narkotika.
Baca juga: Kepala Bakamla sampaikan Kuantitas ancaman keamanan laut 2022 turun
Dia menambahkan bahwa tata kelola keamanan laut sangat penting mengingat dinamika tantangan yang ada. Adapun proyeksi 20 tahun ke depan, tantangan keamanan laut bukan lagi tantangan yang biasa-biasa saja (konvensional) seperti yang biasa dihadapi selama ini seperti illegal fishing, people smuggling, atau perdagangan narkotika.
"Tantangan jauh lebih kompleks, misalnya saja perubahan iklim, eksploitasi sumber daya berlebihan, kerusakan ekosistem laut, hingga maraknya aktivitas militer-intelijen kelautan dengan menggunakan teknologi tinggi. Ini harus dijawab dengan cara-cara baru yang tidak biasa. Inilah juga pentingnya perbaikan tata kelola keamanan laut untuk segera kita rumuskan dan lembaga-kan," tutur Christina.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
