Bukan hanya dari sisi pendidikan, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) juga mendukung kualitas SDM dari sisi kesehatan dan perlindungan sosialJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas pemerintah Indonesia.
Hal itu ia sampaikan seiring dengan kehadirannya secara daring dalam forum Inclusive Lifelong Learning Conference.
“SDM juga merupakan prioritas Indonesia saat ini. Bukan hanya dari sisi pendidikan, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) juga mendukung kualitas SDM dari sisi kesehatan dan perlindungan sosial,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan anggaran pendidikan dalam APBN mendapatkan alokasi sebesar 20 persen setiap tahunnya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.
Untuk 2023, pemerintah menganggarkan dana untuk sektor pendidikan sebesar Rp612,2 triliun. Sebagian besar dari dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dari SD hingga SMA.
Selain itu, pemerintah juga memiliki dana abadi yang dibentuk sejak tahun 2010. Menurut Menkeu, jumlah dana abadi saat ini mencapai hampir 10 miliar dolar AS.
“Ini bentuk komitmen Indonesia untuk memastikan generasi berikutnya mendapatkan pendidikan yang layak dan bisa mencapai cita-citanya,” tambah Menkeu.
Bendahara Negara menambahkan, inisiatif pemerintah lainnya dalam upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas kelas pekerja Tanah Air adalah dengan meluncurkan Kartu Prakerja.
Sejak 2020 hingga 2022, program Kartu Prakerja telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.
“Penelitian J-PAL SEA and Presisi Indonesia di tahun 2021 menunjukkan Kartu Prakerja berhasil meningkatkan lapangan kerja dan mempercepat inklusi keuangan Indonesia,” jelas Sri Mulyani.
Dalam sambutannya di forum Inclusive Lifelong Learning Conference, Menkeu mengatakan Indonesia memiliki komitmen terhadap pendidikan yang berkelanjutan. Artinya, komitmen Indonesia terhadap pendidikan bukan hanya untuk satu periode pemerintahan.
Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan alokasi anggaran untuk program pembelajaran sepanjang hidup atau lifelong learning. Dia menegaskan anggaran tersebut akan lintas pemerintahan hingga target 2045 mendatang.
Baca juga: Sri Mulyani: Surplus APBN semester I 2023 capai Rp152,3 triliun
Baca juga: Menkeu harap talenta terbaik RI bisa kembangkan karir di Bank Dunia
Baca juga: Komisi XI DPR setujui pagu indikatif Kemenkeu sebesar Rp48,35 triliun
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2023
