Wakil Ketua MPR: Perlu "political will" atasi kasus diabetes anak

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat menegaskan perlu ada political will atau kemauan politik pembuat kebijakan untuk mengatasi kasus diabetes pada anak.

"Pola hidup konsumsi makanan dan minuman dengan gula tinggi menjadi tidak terkontrol, bahkan menjadi kebiasaan anak. Oleh karena itu, perlu ada political will untuk menjaga masa depan anak-anak kita," kata Lestari pada forum diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Menurut Lestari, perlu ada kemauan politik pembuat kebijakan untuk membatasi produk mengandung gula agar tidak terpapar pada anak, misalnya diberlakukan cukai atau pajak. Selain itu, juga perlu ada suatu political will yang membuat para produsen benar-benar memperhatikan produknya sehingga bisa sampai kepada konsumen secara aman.

Baca juga: Kemenko PMK ajak cegah diabetes pada anak dengan penerapan Germas

"Tidak bisa kita pungkiri, kita sendiri belum memiliki kebijakan perlindungan menyeluruh untuk menjaga anak-anak kita dari bahaya produk-produk tersebut, ditambah dengan masih kurangnya literasi kesehatan masyarakat kita," kata dia.

Berdasarkan laporan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kata dia, pada tahun 2023 kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat dibandingkan tahun 2010.

"IDAI juga mencatat bahwa kejadian ini menyebar di berbagai kota, dan kasus paling banyak berasal dari Jakarta dan Surabaya," katanya.

Dia mengatakan bahwa kasus diabetes ini bisa mengancam masa depan anak bangsa apabila tidak ditangani secara serius.

Baca juga: Ketua IDAI ungkap adanya tren diabetes tipe 2 pada anak dan remaja

"Anak-anak menjadi tidak berdaya dan nantinya dikhawatirkan justru akan membebani postur kesehatan kita. Untuk itu upaya-upaya itu perlu didiskusikan," katanya.

Menurut dia, perlu ada upaya serius untuk memerangi bahaya konsumerisme dan paparan iklan di mana anak-anak sangat mudah mengakses iming-iming makanan minim gizi dan mengandung banyak gula.

"Kita dihadapkan pada pola hidup tidak sehat yang membahayakan anak, dan persoalan diabetes berujung pada masalah kualitas sumber daya manusia, nilai kehidupan, dan penyokong daya saing bangsa. Hal ini butuh perhatian serius," katanya.

Ia mengatakan para pemangku kepentingan tidak boleh hanya berdebat soal angka, karena persoalan anak perlu menjadi pembahasan serius dalam setiap kebijakan.

Baca juga: BKKBN khawatirkan anak terkena diabetes akibat pola makan tak sehat

"Dengan memprioritaskan kepentingan anak, masa depan bangsa bisa lebih baik," demikian Lestari Moerdijat.