Pakar transportasi: Perlu ada kebijakan yang menjamin atasi kemacetan

Jakarta (ANTARA) - Pakar transportasi dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Ir Sutanto Soehodho, M.Eng mengemukakan, perlu ada kebijakan yang dapat diterima masyarakat dan menjamin kebutuhan masyarakat agar kemacetan di Jakarta segera teratasi.

"Teknologi bukan satu-satunya. Kita perlu tindakan, kebijakan (yang menjamin). Intinya kita tahu bahwa Jakarta pasti macet, Jakarta hampir 24 jam pulang-pergi macet," kata Sutanto dalam Diskusi Grup Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) tentang Penanganan Kemacetan DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Kamis.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukannya, banyak masyarakat Jakarta yang menyetujui rencana kebijakan pengaturan jam kerja dan penerapan bekerja dari rumah (Work From
Home/WFH).

Namun, menurut Sutanto, kedua kebijakan itu bukan menjadi satu-satunya solusi mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Kebijakan tersebut masih dalam pembahasan untuk melihat solusi lain yang akan menjadi opsi.

"Survei kami mengatakan banyak sekali yang menyetujui hal seperti itu, namun kami menyadari bahwa itu tidak merupakan satu-satunya obat untuk menyelesaikan kemacetan," katanya.

Baca juga: Pengamat: AI di lampu merah mesti utamakan angkutan umum
Baca juga: Ditlantas: Pengaturan jam kerja efektif atasi kemacetan DKI

Menurut dia, ada beberapa turunan kegiatan yang harus dilakukan. Yaitu dalam bentuk transportasi atau manajemen lalu lintas (traffic management).

Sutanto menyampaikan, dari hasil surveinya juga masih banyak masyarakat yang menginginkan layanan angkutan umum lebih diperbaiki lagi untuk meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan transportasi umum.

"Seperti integrasi dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan, bahkan bukan hanya jaringan integrasi atau moda, tetapi sampai juga terjadinya saat itu integrasi tarif," kata Sutanto.

Salah satu penyebab terjadinya kemacetan di Jakarta, kata Sutanto, yaitu populasi masyarakat DKI yang begitu tinggi. Kemudian, ketidaksesuaian berbagai infrastruktur transportasi yang sulit dikejar dengan rasio yang baik.

Menurut Sutanto, membangun infrastruktur bukan hanya membutuhkan waktu saja, tetapi juga dana yang cukup besar.

Selain populasi dan rasio jalan, DKI Jakarta juga perlu mengatur sistem transportasi khususnya transportasi umum yang berbasis jalan maupun kereta. "Sehingga kemacetan di Jakarta tidak semakin parah," katanya.