"Pertama tentu strategi kita untuk melakukan intervensi baik sensitif maupun spesifik, dan kemudian melakukan gerakan yang melibatkan semua pihak. Ya, Pemerintah Pusat, daerah, provinsi, kabupaten,” kata Ma’ruf usai meninjau bedah rumah keluarga berisiko stunting di Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis.
Kemudian swasta juga diminta untuk ikut bergerak, perorangan yang disebut orang tua asuh dan menggerakkan semua unsur termasuk generasi muda dan remaja.
Sambil meninjau pembangunan rumah keluarga berisiko stunting di Kampung KB Desa Rimba Balai, Kecamatan Banyuasin III, Sumatera Selatan, Wapres mengatakan pembangunan perumahan ini, menyasar keluarga berisiko stunting yang telah didata dalam Pendataan Keluarga (PK).
Baca juga: BKKBN: Tampung air bersih selama El Nino bisa tekan angka stunting
Baca juga: Gubernur Kalsel raih Satyalancana Wira Karya pada penurunan stunting
Selain berisiko stunting, pembangunan perumahan Kampung KB Desa Rima Balai juga diperuntukkan bagi para keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap. Rencananya, jumlah rumah yang dibangun sebanyak 100 unit, yang kini sedang dibangun sejumlah 30 unit.
Pembiayaan rumah Kampung KB Desa Rimba Balai dibiayai oleh 14 CSR beberapa perusahaan dan Bupati Banyuasin Askolani. Pembangunan ini ditujukan agar keluarga berisiko stunting memiliki akses sanitasi dan air bersih, serta menciptakan lingkungan tempat tinggal yang layak bagi tiap anggotanya.
Program tersebut sejalan dengan arahan Wapres bahwa dalam menangani stunting, perlu dilakukan intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih dan sanitasi dan intervensi spesifik seperti yang berkaitan dengan aspek kesehatan keluarga.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menambahkan berdasarkan data DTKS tahun 2020, terdapat sebanyak 30.284 unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Banyuasin. Hingga tahun 2022 sebanyak 10.851 unit telah dilakukan penanganan RLTH.
Pembangunan rumah itu disesuaikan dengan arahan Wapres Ma’ruf, untuk menangani stunting dengan menjalankan lima pilar dari Strategi Nasional. Pilar pertama, membangun komitmen seperti hari ini bagi seluruh kepala daerah.
Kemudian yang kedua, sosialisasi masif melalui media, pilar ketiga mengkonvergensikan program percepatan penurunan stunting pada semua kementerian/lembaga yang terkait.
“Pilar keempat itu kita arahkan untuk penyediaan pangan yang cukup. Kemudian yang terakhir adalah pendataan dan evaluasi. Itu arahan Pak Wapres melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 juga kita tindak lanjuti di lapangan," kata Hasto.*
Baca juga: Wapres minta anggaran penanganan stunting ditandai agar tepat sasaran
Baca juga: Pemprov DKI terus berupaya turunkan angka stunting
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
