"Tidak terulang lagi polarisasi di tingkat akar rumput dan konflik elite yang bisa merambat menjadi konflik horisontal, karena nanti korbannya masyarakat, yang dirugikan juga masyarakat," kata Mahfuz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Mahfuz menyampaikan hal itu dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Kemesraan Elite dan Otak-Atik Pilpres 2024" di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/7).
Baca juga: Pengamat: Pertemuan Ganjar-Erick bagian dari konsolidasi
Dia mengaku khawatir akan terulangnya fenomena polarisasi politik, seperti pemilu sebelumnya, lantaran meningkatnya tensi politik menjelang Pemilu 2024 dan munculnya friksi-friksi perpecahan tokoh elite politik.
"Saya kira ini satu hal penting untuk menjadi pemikiran bersama. Ini sering kami diskusikan dan komunikasikan, kira-kira implikasinya terhadap keseluruhan pemilu ini seperti apa," tambahnya.
Dia mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang dalam persimpangan jalan dengan terjadinya perubahan tatanan global, sehingga dalam mengelola situasi politik perlu disikapi secara lebih hati-hati.
"Jangan sampai nanti Pemilu 2024 dijadikan sebagai the last battle, perang eksistensi antar kekuatan superpower," ucapnya.
Baca juga: Purnawirawan TNI/Polri beberkan alasan dukung Anies pada Pemilu 2024
Dia juga mengatakan perlunya arus moderasi politik untuk mengelola situasi saat ini, dengan meningkatkan kesabaran dan kemampuan menahan diri agar tidak berkembang menjadi ledakan politik.
"Semua harus berpikir untuk kepentingan publik dan kepentingan bersama. Akar rumput jangan banyak diberi bumbu-bumbu. Bumbunya makin banyak hari demi hari, seperti suasana maju jihad saja. Bumbunya sekarang, 'Kita orang yang terus terzalimi dan harus melawan kezaliman itu, ini perjuangan kita bla bla bla'," tuturnya.
Sebab, menurut dia, apabila situasi makin memanas, maka benturan masyarakat di tengah situasi ketidakpastian global akan semakin kuat terjadi. Oleh karena itu, dia menilai perlu moderasi berpolitik untuk mengatasi situasi tersebut.
Baca juga: Bawaslu RI deklarasi dukung Pemilu 2024 ramah disabilitas
"Kalau kita salah-salah menata ini, maka kita akan masuk dalam pusaran perubahan global yang kita tahu kekuatan-kekuatan global sekarang sedang bertarung menunjukkan eksistensi supremasinya," kata mantan ketua Komisi I DPR itu.
Dia pun secara tegas menyatakan menolak terhadap upaya negara lain yang akan melakukan operasi politik untuk memenangkan satu kandidat tertentu di Pilpres 2024 sebab harga yang akan dibayar oleh bangsa Indonesia amatlah mahal.
"Kami di Partai Gelora akan mendukung calon pemimpin yang konsisten dengan ide moderasi ini. Dia punya peluang lebih besar untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024," ujar Mahfuz Sidik.
Baca juga: Malaysia laksanakan Pemilu di enam negara bagian pada 12 Agustus
Untuk diketahui, pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasangan capres dan cawapres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: Bawaslu harapkan seluruh TPS di Pemilu 2024 ramah disabilitas
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
