"Ini perangkat yang kita gunakan Posyandu, pertama kali. Jadi, aktivasi Posyandu kita buat masif untuk mendiagnosa awal,” kata Herman Deru dalam acara Hari Keluarga Nasional di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat.
Herman menuturkan deteksi dini pada stunting, tidak dapat maksimal tanpa adanya data yang konkret. Sebagaimana anjuran dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), para kader digerakkan untuk menelusuri kondisi kesehatan warganya.
Baca juga: BKKBN berharap Pemprov Sumsel jadikan seluruh desa sebagai Kampung KB
Dengan bantuan Posyandu, katanya, pemerintah bisa mendapatkan data awal sebesar 24,8 persen untuk diterapi. Data yang dihimpun mencakup kondisi kesehatan setiap calon pengantin (catin), ibu hamil dan jumlah anak yang terkena stunting di lapangan.
Dari pendataan yang berbasis nama dan alamat (by name by address) yang tepat, Sumatera Selatan berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 6,2 persen.
Capaian itu tertuang dalam hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), yang mencatat pada 2021, prevalensi stunting di Sumatera Selatan sebesar 24,8 persen, turun menjadi 18,6 persen di 2022. Angka itu lebih rendah dari prevalensi stunting nasional yang berada di angka 21,6 persen pada tahun 2022, berdasarkan data yang sama.
Ia mengatakan setelah angka prevalensi stunting di daerahnya turun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah itu pada tahun 2022, masuk dalam kategori tinggi. “Kalau ini tidak diurus dari sekarang, dari hulu sampai hilir, mau jadi apa negara ini?” katanya.
Selain aktivasi Posyandu, katanya, pihaknya mengajak seluruh gubernur dan bupati di Sumatera untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya stunting pada tumbuh kembang anak.
Ia meyakini bila jajaran pemerintah mau terus belajar dan menumbuhkan kesadaran bahwa stunting jadi ancaman serius bagi pembangunan bangsa, masyarakat hingga akar rumput pun akan melakukan hal serupa.
“Keberhasilan Sumatera Selatan menurunkan angka stunting juga merupakan upaya berbagai pihak, khususnya masyarakat, sehingga program yang dicanangkan pemerintah berhasil menurunkan angka sunting tersebut,” katanya.
Baca juga: Sumsel jadi daerah penurunan prevalensi stunting tertinggi nasional
Baca juga: Menko PMK apresiasi penanganan stunting di Sumatera Selatan
Sementara itu, Bupati Banyuasin Askolani menambahkan kabupaten tersebut mempunyai 12 program gerakan mempercepat penurunan stunting. Enam dari gerakan itu dikaitkan dengan ketahanan pangan, sehingga masyarakat tetap sehat dengan gizi yang terpenuhi.
Contoh upaya lainnya adalah program bedah rumah bagi keluarga berisiko stunting di Rimba Balai agar keluarga mempunyai akses air dan sanitasi yang bersih, serta lingkungan rumah yang layak dihuni.
Pemerintah juga mendorong masyarakat di tiap desa melalui gerakan tanam sayuran dan pelihara unggas agar setidaknya ketersediaan protein hewani, seperti telur, ikan dan daging ayam selalu tersedia, termasuk menanam obat-obatan, umbi-umbian atau rempah-rempah.
“Semuanya harus bersinergi. Kami bersinergi dengan BKKBN, gubernur dan pemerintah desa. Karena, di desa ada 20 persen dana untuk pemberdayaan masyarakat dan itu juga bisa kita intervensi, kita maksimalkan dalam rangka bersama-sama untuk menurunkan stunting,” ucapnya.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
