hentikan politisasi karena kami berkerja selama ini profesional dan bebas dari kepentingan politikBandung (ANTARA News) - Serikat Karyawan (Sekar) PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten (Bank BJB) menyatakan dukunganya untuk proses penegakan hukum bila ada permasalahan di bank itu, namun pihaknya prihatin terhadap upaya-upaya pihak tertentu yang melakukan politisasi.
"Sekar BJB menghormati proses penyelesaian berbagai isu berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, namun hentikan politisasi karena kami berkerja selama ini profesional dan bebas dari kepentingan politik," kata Ketua Umum Sekar BJB Agus Jajat Ma`soem di sela-sela syukuran Sekar BJB di Bandung, Selasa.
Agus menyebutkan serikat karyawan tetap solid dan loyal dalam mendukung berbagai langkah manajemen dalam menyikapi isu yang berkembang saat ini.
Menurut Agus, beragam isu tentang bank itu yang berkembang akhir-akhir ini cenderung dikaitkan dengan bidang politik yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan operasional perbankan. Trend ini, kata dia dikhawatirkan membuat perepsi dan image tentang bank BJB yang keliru di masyarakat.
"Sekali lagi kami tegaskan, kami mendukung proses hukum bila itu diperlukan terkait masalah yang ada dan serikat karyawan siap membantu, namun tidak untuk politisasi," katanya.
Isu yang kontraproduktif itu akan menghambat upaya kerja keras segenap karyawan bank BJB dalam rangka memberikan isu kontribusi maksimal terhadap pembangunan.
Jajat menyebutkan, sebagai karyawan pihaknya telah berupaya maksimal untuk mendorong kinerja Bank BJB secara profesional dan akuntabel. Termasuk upaya manajanemen dalam mendorong transparansi dan pembentukan tim gratifikasi dengan bekerjasama dengan KPK.
"Di tengah isu yang menerpa saat ini, serikat karyawan nyatakan tetap solid dan komitmen untuk tetap menjaga kinerja positif bank ini," katanya.
Pernyataan sikap Serikat Karyawan (Sekar) Bank BJB itu disampaikan menyusul perkembangan terakhir adanya aspirasi masyarakat yang mendorong DPRD Jawa Barat untuk membentuk Pansus Bank BJB menyusul adanya permasalahan dalam penyaluran kredit bank pembangunan daerah itu.
Aspirasi itu disampaikan dalam beberapa aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Jawa Barat. Massa juga mendukung KPK untuk turun tangan memproses permasalahan itu.
(ANT)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013
