Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) tidak boleh asal menganggarkan belanja aplikasi tanpa persetujuan dari pihaknya.
"Mereka, kalau tidak persetujuan Kemenpan-RB, tidak boleh dianggarkan," kata Anas dalam Lokakarya Optimalisasi Implementasi dan Capaian Target Roadmap SP4N-LAPOR 2020-2024 di Jakarta, Selasa.
Apabila K/L tetap menganggarkan belanja aplikasi, lanjutnya, maka akan diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Anas mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Kemenpan RB untuk mengintegrasikan lebih dari 27 ribu aplikasi layanan publik yang telah ada saat ini.
Baca juga: Menkeu: Pensiun dan subsidi dorong belanja non K/L Rp180,3 triliun
Selama ini, tambahnya, setiap ada inovasi baru pasti akan menghasilkan satu aplikasi. Bahkan, para pejabat yang baru menduduki posisi tertentu juga sudah didekati oleh vendor. Hal itu yang membuat banyak aplikasi layanan digital Pemerintah menjamur di Indonesia.
"'Pak, ini paling top.' Akhirnya, setiap pejabat baru, ada vendor baru, ada aplikasi baru. Kita tidak boleh lagi (belanja aplikasi), kita sedang kontrol belanja aplikasi," tegasnya.
Rencana integrasi layanan digital Pemerintah itu mendapatkan respons positif dari mantan perdana menteri (PM) Inggris Tony Blair saat mengunjungi Kantor Kemenpan RB di Jakarta, pada 6 Maret 2023 lalu.
Tony Blair menyatakan dukungan dan apresiasinya atas langkah Pemerintah Indonesia dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Dia sampaikan kepada Pak Tarigan,ini langkah yang tepat untuk melipatgandakan pencapaian dengan digitalisasi karena digitalisasi membuat reformasi handling complaint akan cepat," katanya.
Baca juga: KKP raih penghargaaan K/L dengan kinerja anggaran terbaik 2022
Tidak hanya itu, Azwar Anas juga berkesempatan diundang ke Inggris dan diajak untuk mengunjungi Estonia, negara di Eropa Timur pecahan Uni Soviet yang memiliki layanan digital Pemerintah mencapai 99 persen dan hanya 1 persen saja layanan pemerintah yang tidak dilakukan secara digital, yakni masalah perceraian.
Portal nasional Estonia tidak menampilkan K/L, tetapi layanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, apabila masyarakat membutuhkan bantuan sosial (bansos), maka situs web tersebut akan langsung melayaninya.
Anas mengatakan kondisi seperti itulah yang saat ini sedang dituju oleh Kemenpan RB. Peraturan presiden untuk teknologi pemerintah government technology itu diharapkan selesai pada pekan depan.
"Ada di bawah Peruri. Dengan itu, teknologi digitalisasi pasti akan jelas," ujar Anas.
Baca juga: Jokowi minta BPKP arahkan belanja K/L-Pemda agar konkret tak absurd
"Mereka, kalau tidak persetujuan Kemenpan-RB, tidak boleh dianggarkan," kata Anas dalam Lokakarya Optimalisasi Implementasi dan Capaian Target Roadmap SP4N-LAPOR 2020-2024 di Jakarta, Selasa.
Apabila K/L tetap menganggarkan belanja aplikasi, lanjutnya, maka akan diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Anas mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Kemenpan RB untuk mengintegrasikan lebih dari 27 ribu aplikasi layanan publik yang telah ada saat ini.
Baca juga: Menkeu: Pensiun dan subsidi dorong belanja non K/L Rp180,3 triliun
Selama ini, tambahnya, setiap ada inovasi baru pasti akan menghasilkan satu aplikasi. Bahkan, para pejabat yang baru menduduki posisi tertentu juga sudah didekati oleh vendor. Hal itu yang membuat banyak aplikasi layanan digital Pemerintah menjamur di Indonesia.
"'Pak, ini paling top.' Akhirnya, setiap pejabat baru, ada vendor baru, ada aplikasi baru. Kita tidak boleh lagi (belanja aplikasi), kita sedang kontrol belanja aplikasi," tegasnya.
Rencana integrasi layanan digital Pemerintah itu mendapatkan respons positif dari mantan perdana menteri (PM) Inggris Tony Blair saat mengunjungi Kantor Kemenpan RB di Jakarta, pada 6 Maret 2023 lalu.
Tony Blair menyatakan dukungan dan apresiasinya atas langkah Pemerintah Indonesia dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Dia sampaikan kepada Pak Tarigan,ini langkah yang tepat untuk melipatgandakan pencapaian dengan digitalisasi karena digitalisasi membuat reformasi handling complaint akan cepat," katanya.
Baca juga: KKP raih penghargaaan K/L dengan kinerja anggaran terbaik 2022
Tidak hanya itu, Azwar Anas juga berkesempatan diundang ke Inggris dan diajak untuk mengunjungi Estonia, negara di Eropa Timur pecahan Uni Soviet yang memiliki layanan digital Pemerintah mencapai 99 persen dan hanya 1 persen saja layanan pemerintah yang tidak dilakukan secara digital, yakni masalah perceraian.
Portal nasional Estonia tidak menampilkan K/L, tetapi layanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, apabila masyarakat membutuhkan bantuan sosial (bansos), maka situs web tersebut akan langsung melayaninya.
Anas mengatakan kondisi seperti itulah yang saat ini sedang dituju oleh Kemenpan RB. Peraturan presiden untuk teknologi pemerintah government technology itu diharapkan selesai pada pekan depan.
"Ada di bawah Peruri. Dengan itu, teknologi digitalisasi pasti akan jelas," ujar Anas.
Baca juga: Jokowi minta BPKP arahkan belanja K/L-Pemda agar konkret tak absurd
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
