Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA:
1. KPK tahan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan (HH) setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan penanganan perkara di MA.
Hasbi Hasan awalnya tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.25 WIB dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya untuk diperiksa sebagai tersangka.
Selengkapnya baca di sini.
2. Panglima: Pembebasan Pilot Susi Air diupayakan melalui negosiasi damai
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark diupayakan melalui negosiasi damai yang dilakukan pemerintah daerah bersama tokoh agama.
"Yang jelas tetap mengutamakan negosiasi damai karena kita tidak mau jatuh korban di pihak masyarakat. Karena pasti yang jadi korban adalah masyarakat kalau TNI menggunakan kekuatannya," ujar Panglima Yudo di sela kegiatan mendampingi Kunjungan Kerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Timika, Papua Tengah, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
3. Bareskrim Polri usut dugaan TPPU Panji Gumilang
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipdeksus) Bareskrim Polri sedang mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang.
Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan, pihaknya sudah menerima laporan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan sedang dilakukan pendalaman.
Selengkapnya baca di sini.
4. Dirjen Imigrasi sebut data paspor RI aman dan tidak ada kebocoran
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim menyebut data biometrik (sidik jari dan wajah) pemegang paspor Republik Indonesia (RI) aman dan tidak ada kebocoran database Imigrasi.
Dikatakan Silmy, tim Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian (SISTIK) dan Direktorat Intelijen Keimigrasian Ditjen Imigrasi berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), telah melakukan investigasi terkait rumor kebocoran data paspor RI.
Selengkapnya baca di sini.
5. Mahfud MD: Pemerintah tidak pernah membubarkan pesantren
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tidak membubarkan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun karena akan menjadi preseden yang buruk.
"Kalau saudara bertanya mau diapakan Al Zaytun itu? Ada yang mengatakan 'pak dibubarkan saja, itu berbahaya'. Sampai sekarang pemerintah tidak pernah membubarkan pesantren. Saya berpikir kita jangan membuat preseden buruk untuk membubarkan pesantren," katanya di Lamongan, Jawa Timur, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
